Percepat Pemerataan Listrik di Papua, PLN Listriki 128 Desa, dan Targetkan 199 Desa pada 2027
PT PLN (Persero) terus memperluas akses listrik bagi masyarakat di Tanah Papua melalui program Listrik Desa (Lisdes). Sepanjang 2026, PLN mengklaim telah menghadirkan akses listrik di 128 desa yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Program tersebut akan dilanjutkan dengan elektrifikasi 199 desa di enam provinsi di Tanah Papua.
Pembangunan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2027. Untuk mendukung perluasan layanan tersebut, PLN telah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 742,58 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 286,71 kms, serta gardu distribusi dengan total kapasitas 7.450 kilovolt ampere (kVA) sepanjang 2026.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, mengapresiasi upaya PLN dalam memperluas akses listrik di wilayah tersebut. Menurutnya, listrik tidak hanya menyediakan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. “Kami mengapresiasi capaian PLN yang sepanjang 2026 telah melistriki 128 desa di empat provinsi di Tanah Papua.
Perluasan akses listrik ini penting karena tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil,” ujar Cheroline. Ia mendorong PLN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menyelaraskan data dan perencanaan elektrifikasi.
Dengan demikian, pembangunan dapat menjangkau desa maupun dusun yang belum mendapatkan akses listrik sesuai kondisi lapangan. Cheroline juga menilai potensi energi lokal, seperti tenaga surya dan mikrohidro, perlu dimanfaatkan sebagai alternatif penyediaan listrik di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan perluasan akses listrik di Papua membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan aksesibilitas setiap wilayah. Tantangan medan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta jarak antarpemukiman menjadi pertimbangan dalam menentukan pola pembangunan.
“Perluasan akses listrik di Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam. PLN menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan kondisi masing-masing wilayah, termasuk melalui pengembangan jaringan distribusi maupun pemanfaatan potensi energi setempat,” ujar Suroso.