BSI Kantongi Restu Rights Issue, Langkah Menuju Bank KBMI
Ahmad zuhdi
Jum'at, 06 November 2026 - 16:35 WIB
BSI Kantongi Restu Rights Issue, Langkah Menuju Bank KBMI
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi mengantongi restu pemegang saham untuk menghelat aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) atau rights issue. Kesepakatan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (6/11/2026), dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan bahwa rights issue diproyeksikan sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur permodalan sekaligus mendongkrak porsi kepemilikan saham publik (free float) yang saat ini berada di kisaran 9,9%. Langkah ini diharapkan mampu memperluas partisipasi investor domestik maupun mancanegara serta meningkatkan daya saing perseroan di pasar modal.
"Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham Perseroan di pasar modal. Dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, semakin banyak investor domestik maupun global yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan BSI," ujar Anggoro.
Anggoro menambahkan, penguatan modal menjadi bantalan krusial (capital buffer) dalam menjaga ketahanan bisnis di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus sebagai pijakan BSI menuju kelompok Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4. Kebutuhan permodalan perseroan diproyeksikan melonjak dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027, dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) naik dari 20,38% ke posisi 23,31%.
"Permodalan yang kuat merupakan fondasi bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan. Melalui tambahan modal, kami ingin memastikan BSI memiliki capital buffer yang memadai untuk menjaga resiliensi, memperluas kapasitas pembiayaan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan," tegasnya.
Apabila target masuk ke jajaran KBMI 4 terealisasi, BSI bakal mencatatkan sejarah baru sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang berada di tingkatan teratas perbankan nasional tersebut, sekaligus memperkokoh posisinya dalam menyokong pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan bahwa rights issue diproyeksikan sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur permodalan sekaligus mendongkrak porsi kepemilikan saham publik (free float) yang saat ini berada di kisaran 9,9%. Langkah ini diharapkan mampu memperluas partisipasi investor domestik maupun mancanegara serta meningkatkan daya saing perseroan di pasar modal.
"Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham Perseroan di pasar modal. Dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, semakin banyak investor domestik maupun global yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan BSI," ujar Anggoro.
Anggoro menambahkan, penguatan modal menjadi bantalan krusial (capital buffer) dalam menjaga ketahanan bisnis di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus sebagai pijakan BSI menuju kelompok Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4. Kebutuhan permodalan perseroan diproyeksikan melonjak dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027, dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) naik dari 20,38% ke posisi 23,31%.
"Permodalan yang kuat merupakan fondasi bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan. Melalui tambahan modal, kami ingin memastikan BSI memiliki capital buffer yang memadai untuk menjaga resiliensi, memperluas kapasitas pembiayaan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan," tegasnya.
Apabila target masuk ke jajaran KBMI 4 terealisasi, BSI bakal mencatatkan sejarah baru sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang berada di tingkatan teratas perbankan nasional tersebut, sekaligus memperkokoh posisinya dalam menyokong pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.
(zhd)