Politik jangan Membunuh Bisnis

LANGIT7.ID-Jakarta; Dalam sistem ekonomi, peran negara sangat vital dan strategis. Bahkan, dapat dikatakan bahwa negara turut menentukan baik buruknya kondisi dan masa depan perekonomian. Jika negara menjalankan perannya secara buruk, aturan main, undang-undang, dan norma yang dibangun dapat rusak sehingga berpotensi menghancurkan perekonomian.

Praktik bernegara seperti ini harus dihindari agar politik tidak sampai membunuh bisnis. Sebab, ketika dunia usaha ambruk, dampaknya akan meluas. Ekonomi melemah, stabilitas politik terganggu, dan kekuasaan pun dapat kehilangan fondasi pendukungnya. Negara gagal adalah negara yang tidak mampu membangun institusi yang kuat.

Pemimpin di negara seperti ini cenderung merasa paling berwenang dan paling pintar sehingga mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan teknokrat maupun para ahli. Akibatnya, banyak kebijakan buruk lahir karena kekuasaan terlalu terpusat pada pemimpin. Keputusan penting hanya bertumpu pada kehendak pribadi tanpa mempertimbangkan masukan dari lingkungan sekitarnya. Dalam buku Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A.

Robinson menjelaskan bahwa kegagalan suatu negara bukan semata-mata disebabkan faktor geografis, alam, budaya, atau ketidaktahuan. Salah satu penyebab utamanya adalah institusi politik yang bersifat ekstraktif, yakni kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elite tanpa kontrol dan keseimbangan yang memadai (checks and balances).

Negara dengan tata kelola buruk juga memiliki ciri berupa informasi asimetris dan budaya Asal Bapak Senang (ABS). Pemimpin yang otoriter menciptakan iklim ketakutan sehingga teknokrat, ahli, dan birokrat di bawahnya cenderung menyembunyikan informasi buruk serta hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan penguasa.

Dalam sistem politik seperti ini, kekuasaan justru menghambat proses creative destruction atau destruksi kreatif. Pemimpin yang merasa mengetahui segala hal dapat menghalangi kreativitas, inovasi, dan gagasan baru dari para ahli karena dianggap mengancam status quo ekonomi maupun stabilitas politik rezimnya.