Politik jangan Membunuh Bisnis

LANGIT7.ID-Jakarta; Dalam sistem ekonomi, peran negara sangat vital dan strategis. Bahkan, dapat dikatakan bahwa negara turut menentukan baik buruknya kondisi dan masa depan perekonomian. Jika negara menjalankan perannya secara buruk, aturan main, undang-undang, dan norma yang dibangun dapat rusak sehingga berpotensi menghancurkan perekonomian.

Praktik bernegara seperti ini harus dihindari agar politik tidak sampai membunuh bisnis. Sebab, ketika dunia usaha ambruk, dampaknya akan meluas. Ekonomi melemah, stabilitas politik terganggu, dan kekuasaan pun dapat kehilangan fondasi pendukungnya. Negara gagal adalah negara yang tidak mampu membangun institusi yang kuat.

Pemimpin di negara seperti ini cenderung merasa paling berwenang dan paling pintar sehingga mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan teknokrat maupun para ahli. Akibatnya, banyak kebijakan buruk lahir karena kekuasaan terlalu terpusat pada pemimpin. Keputusan penting hanya bertumpu pada kehendak pribadi tanpa mempertimbangkan masukan dari lingkungan sekitarnya. Dalam buku Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A.

Robinson menjelaskan bahwa kegagalan suatu negara bukan semata-mata disebabkan faktor geografis, alam, budaya, atau ketidaktahuan. Salah satu penyebab utamanya adalah institusi politik yang bersifat ekstraktif, yakni kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elite tanpa kontrol dan keseimbangan yang memadai (checks and balances).

Negara dengan tata kelola buruk juga memiliki ciri berupa informasi asimetris dan budaya Asal Bapak Senang (ABS). Pemimpin yang otoriter menciptakan iklim ketakutan sehingga teknokrat, ahli, dan birokrat di bawahnya cenderung menyembunyikan informasi buruk serta hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan penguasa.

Dalam sistem politik seperti ini, kekuasaan justru menghambat proses creative destruction atau destruksi kreatif. Pemimpin yang merasa mengetahui segala hal dapat menghalangi kreativitas, inovasi, dan gagasan baru dari para ahli karena dianggap mengancam status quo ekonomi maupun stabilitas politik rezimnya.

Ketika Politik Membunuh Bisnis


Mari kita analisis lebih jauh bagaimana politik dapat membunuh bisnis. Kondisi ini terjadi ketika kekuasaan politik, kebijakan pemerintah, dan kepentingan penguasa justru merusak iklim usaha, investasi, serta kegiatan ekonomi produktif. Ketika kekuasaan berkolusi dengan kelompok bisnis tertentu demi kepentingannya sendiri, negara berisiko dikendalikan oleh kepentingan oligarki.

Hubungan transaksional antara penguasa dan kelompok bisnis dapat melahirkan oligarki, monopoli, perburuan rente (rent seeking), hingga pembajakan kebijakan publik.

Kita juga perlu melihat gejala ketika penguasa menjadikan dirinya sekaligus sebagai pelaku bisnis atau pengusaha. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika pejabat publik menggunakan kewenangan negara untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, maupun kroninya.

Dalam situasi tersebut, kepentingan negara bercampur dengan kepentingan pribadi dan kelompok di sekitar penguasa.
Akibatnya, institusi, norma, dan aturan main menjadi rusak. Iklim usaha secara keseluruhan pun kehilangan kepastian.

Kebijakan Ekonomi Tanpa Dasar Ilmiah

Ada gejala serius ketika pemerintahan teknokratis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan publik akhirnya terlalu bergantung pada keputusan personal pemimpin, sementara peran teknokrat dan para ahli semakin terpinggirkan.

Pengambilan kebijakan yang semestinya berbasis pertimbangan demokratis dan teknokratis berubah menjadi keputusan berdasarkan intuisi pribadi serta kepentingan lingkaran kecil kekuasaan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak memadai, bahkan berpotensi buruk jika dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan dan rasionalitas ekonomi.

Kebijakan tersebut tidak berbasis bukti (evidence-based policy) dan tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang memadai. Selain mengabaikan bukti, keputusan ekonomi dan bisnis juga berisiko diambil demi kepentingan politik jangka pendek kelompok elite. Pertimbangan tersebut mengesampingkan mekanisme pasar yang rasional dan analisis risiko secara ilmiah.

Institusi Negara dan Ancaman Penyalahgunaan Kekuasaan

Selama ini, di depan mata kita muncul sejumlah indikasi yang menurut saya menyerupai ciri-ciri negara dengan institusi yang lemah. Sejak era pemerintahan Joko Widodo, saya menilai kualitas tata kelola dan sejumlah institusi negara mengalami kemunduran.

Jokowi, menurut pandangan saya, tidak memiliki kapasitas kenegarawanan yang sebanding dengan tokoh seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Dengan mengandalkan pemasaran politik yang kuat, Jokowi berhasil memperoleh kekuasaan besar.

Namun, sejumlah kebijakan selama pemerintahannya dinilai sembrono dan berdampak pada rusaknya berbagai tatanan kelembagaan. Saya juga menyoroti dugaan penggunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik pribadi.

Dugaan penyadapan untuk mengendalikan partai-partai politik, konsentrasi kekuasaan, serta pelemahan parlemen dan oposisi merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara transparan. Aparat keamanan dan lembaga negara lainnya juga harus terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut benar terjadi, persoalannya tidak bisa dipandang sebagai tindakan individu semata. Perlu ada pengusutan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di baliknya. Ketika kekuasaan menggunakan aparat negara sebagai instrumen kepentingan politik, independensi institusi menjadi terancam.

Kondisi ini pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampaknya juga dapat merembet ke sektor ekonomi. Kepastian hukum dan keamanan investasi menjadi persoalan serius apabila aparat penegak hukum dan lembaga negara tidak mampu menjalankan tugas secara independen.

Kita patut bersyukur karena wacana perpanjangan kekuasaan hingga tiga periode tidak terwujud. Namun, setiap upaya penyimpangan dari konstitusi harus tetap dicegah, siapa pun pemimpinnya.

Pemerintahan berikutnya harus memastikan tidak muncul kembali gejala konsentrasi kekuasaan dan pelemahan institusi negara. Pengawasan terhadap kekuasaan tidak boleh hanya bergantung pada parlemen, terutama jika fungsi pengawasannya melemah.

Pada akhirnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga konstitusi, demokrasi, dan masa depan perekonomian Indonesia.

(Prof. Didik J. Rachbini)