Wacana Pemakzulan Gibran, Jimly Desak Pimpinan Parpol di DPR Segera Bertindak
Lusi mahgriefie
Senin, 09 November 2026 - 08:27 WIB
Wacana Pemakzulan Gibran, Jimly Desak Pimpinan Parpol di DPR Segera Bertindak
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendesak pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR untuk bisa segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menginginkan proses pemakzulan Gibran.
Jimly menegaskan bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) sudah bisa menjadi pegangan hukum, untuk segera memproses politik hukum tersebut di parlemen.
"Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun," kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta, Ahad (8/11/2026).
Baca juga:Memprediksi Nasib Gibran: Bertahan, Mundur Atau Dimakzulkan?
Pakar Hukum Tata Negara itu juga berharap apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa didengar oleh seluruh pejabat negara baik di tingkat Eksekutif dan legislatif, terutama adalah pimpinan partai dari delapan partai di DPR.
"Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, gitu, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan," imbuhnya.
Desakan dari Parpol Agar Gibran Segera Mundur
Jimly menegaskan bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) sudah bisa menjadi pegangan hukum, untuk segera memproses politik hukum tersebut di parlemen.
"Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun," kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta, Ahad (8/11/2026).
Baca juga:Memprediksi Nasib Gibran: Bertahan, Mundur Atau Dimakzulkan?
Pakar Hukum Tata Negara itu juga berharap apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa didengar oleh seluruh pejabat negara baik di tingkat Eksekutif dan legislatif, terutama adalah pimpinan partai dari delapan partai di DPR.
"Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, gitu, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan," imbuhnya.
Desakan dari Parpol Agar Gibran Segera Mundur