Trump Bakal Pusing, Permintaan Anggaran pertahanan Rp24.000 Triliun Kemungkinan Akan Diblokir Demokrat
Sururi alfaruq
Senin, 09 November 2026 - 14:35 WIB
Donald Trump menghadapi penolakan atas anggaran pertahanan jumbo AS.
LANGIT7.ID-Washington;Presiden Donald Trump menghadapi tantangan besar dalam sisa masa pemerintahannya. Kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela memperkecil peluang Kongres menyetujui permintaan anggaran pertahanan sebesar Rp24.000 triliun atau US$1,92 triliun yang diajukan Trump di tengah perang Iran yang tidak populer.
Partai Demokrat, yang meraih mayoritas di kedua kamar Kongres dalam pemilu 3 November, sejak awal menentang kenaikan anggaran sebesar 44 persen dibandingkan tahun fiskal sebelumnya. Kini, mereka memberi sinyal akan memblokir upaya pemerintah untuk meloloskan anggaran tersebut.
Sementara itu, anggota parlemen Republik yang kembali bersidang dalam periode lame-duck sebelum Kongres baru dilantik pada Januari 2027 diperkirakan kesulitan menggalang dukungan politik untuk meloloskan paket belanja pertahanan tersebut. Terlebih, perang Pentagon melawan Iran yang tidak populer turut memengaruhi posisi politik sejumlah anggota Partai Republik.
"Kita harus mendorong pengembangan pendekatan yang lebih realistis dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional kita, yang tidak memerlukan anggaran pertahanan melebihi Rp16.000 triliun atau dibayar dengan pemotongan besar-besaran terhadap program domestik penting," kata Adam Smith, anggota DPR dari Washington yang diproyeksikan menjadi ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR, dalam sebuah pernyataan setelah pemilu.
Perlawanan Demokrat berpotensi menggagalkan sejumlah ambisi pertahanan Trump, termasuk proyek perisai rudal Golden Dome dan rencana pembangunan kapal perang kelas Trump.
Situasi ini juga menjadi sinyal buruk bagi kontraktor pertahanan. Sejumlah perusahaan, termasuk Lockheed Martin Corp dan Northrop Grumman Corp, mengalami penurunan harga saham pekan ini setelah hasil pemilu sela mengurangi ekspektasi peningkatan belanja militer Amerika Serikat.
Anggota parlemen yang kembali ke Washington pada 9 November harus membahas rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunan dan rencana belanja untuk tahun fiskal 2027. Tahun fiskal tersebut telah dimulai pada 1 Oktober dengan pendanaan sementara yang dijadwalkan berakhir pada 11 Desember.
Partai Demokrat, yang meraih mayoritas di kedua kamar Kongres dalam pemilu 3 November, sejak awal menentang kenaikan anggaran sebesar 44 persen dibandingkan tahun fiskal sebelumnya. Kini, mereka memberi sinyal akan memblokir upaya pemerintah untuk meloloskan anggaran tersebut.
Sementara itu, anggota parlemen Republik yang kembali bersidang dalam periode lame-duck sebelum Kongres baru dilantik pada Januari 2027 diperkirakan kesulitan menggalang dukungan politik untuk meloloskan paket belanja pertahanan tersebut. Terlebih, perang Pentagon melawan Iran yang tidak populer turut memengaruhi posisi politik sejumlah anggota Partai Republik.
"Kita harus mendorong pengembangan pendekatan yang lebih realistis dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional kita, yang tidak memerlukan anggaran pertahanan melebihi Rp16.000 triliun atau dibayar dengan pemotongan besar-besaran terhadap program domestik penting," kata Adam Smith, anggota DPR dari Washington yang diproyeksikan menjadi ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR, dalam sebuah pernyataan setelah pemilu.
Perlawanan Demokrat berpotensi menggagalkan sejumlah ambisi pertahanan Trump, termasuk proyek perisai rudal Golden Dome dan rencana pembangunan kapal perang kelas Trump.
Situasi ini juga menjadi sinyal buruk bagi kontraktor pertahanan. Sejumlah perusahaan, termasuk Lockheed Martin Corp dan Northrop Grumman Corp, mengalami penurunan harga saham pekan ini setelah hasil pemilu sela mengurangi ekspektasi peningkatan belanja militer Amerika Serikat.
Anggota parlemen yang kembali ke Washington pada 9 November harus membahas rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunan dan rencana belanja untuk tahun fiskal 2027. Tahun fiskal tersebut telah dimulai pada 1 Oktober dengan pendanaan sementara yang dijadwalkan berakhir pada 11 Desember.