Wapres Gibran Temui Presiden Prabowo di Widya Chandra, Ada Apa?
Ahmad zuhdi
Selasa, 10 November 2026 - 12:56 WIB
Wapres Gibran Temui Presiden Prabowo di Widya Chandra, Ada Apa?
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, yang memicu spekulasi terkait potensi pengunduran dirinya di tengah menguatnya desakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Informasi tersebut bersumber dari keterangan eksklusif yang diterima di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sumber istimewa tersebut mengungkapkan bahwa pertemuan di kediaman dinas itu memuat sinyal persiapan administratif tertentu bagi sang wakil presiden. "Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya," ujar sumber tersebut, seperti dikutipAFU.
Kendati demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari pihak Istana maupun dari Gibran pribadi mengenai substansi pertemuan ataupun isu pengunduran diri tersebut.
Isu kepindahan atau mundurnya Gibran sendiri mencuat seiring polemik dokumen pendidikan persyaratannya yang kembali bergulir pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya. Situasi ini memantik desakan fraksi-fraksi di DPR, termasuk pernyataan Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menilai mekanisme konstitusional HMP sebagai langkah rasional menyikapi persoalan tersebut.
Sebelumnya, lingkaran politik sempat memperbincangkan kemungkinan langkah mundur dari Gibran apabila dinamika di parlemen mengarah pada proses pemberhentian. Jika skenario pengunduran diri itu terjadi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menggelar sidang selambat-lambatnya 60 hari guna memilih wakil presiden pengganti dari dua nama usulan Presiden.
Proses tersebut berbeda secara prinsip dengan mekanisme pemakzulan (impeachment) yang harus melalui tahapan investigasi DPR, pengujian Mahkamah Konstitusi, hingga sidang paripurna MPR berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat sendiri telah resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa (10/11/2026).
Meskipun momentum masa sidang telah dimulai, wacana penggunaan HMP belum langsung diputuskan secara definitif oleh pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan dewan belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) sembari menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung.
Sumber istimewa tersebut mengungkapkan bahwa pertemuan di kediaman dinas itu memuat sinyal persiapan administratif tertentu bagi sang wakil presiden. "Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya," ujar sumber tersebut, seperti dikutipAFU.
Kendati demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari pihak Istana maupun dari Gibran pribadi mengenai substansi pertemuan ataupun isu pengunduran diri tersebut.
Isu kepindahan atau mundurnya Gibran sendiri mencuat seiring polemik dokumen pendidikan persyaratannya yang kembali bergulir pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya. Situasi ini memantik desakan fraksi-fraksi di DPR, termasuk pernyataan Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menilai mekanisme konstitusional HMP sebagai langkah rasional menyikapi persoalan tersebut.
Sebelumnya, lingkaran politik sempat memperbincangkan kemungkinan langkah mundur dari Gibran apabila dinamika di parlemen mengarah pada proses pemberhentian. Jika skenario pengunduran diri itu terjadi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menggelar sidang selambat-lambatnya 60 hari guna memilih wakil presiden pengganti dari dua nama usulan Presiden.
Proses tersebut berbeda secara prinsip dengan mekanisme pemakzulan (impeachment) yang harus melalui tahapan investigasi DPR, pengujian Mahkamah Konstitusi, hingga sidang paripurna MPR berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat sendiri telah resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa (10/11/2026).
Meskipun momentum masa sidang telah dimulai, wacana penggunaan HMP belum langsung diputuskan secara definitif oleh pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan dewan belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) sembari menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung.