Sikapi Polemik Ijazah Gibran, PDIP Sebut Hak Penyampaian Pendapat (HMP) Paling Efektif
Lusi mahgriefie
Rabu, 11 November 2026 - 07:05 WIB
Sikapi Polemik Ijazah Gibran, PDIP Sebut Hak Penyampaian Pendapat (HMP) Paling Efektif
Mekanisme Hak Penyampaian Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA).
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira di kompleks parlemen, Jakarta, mengutip Antara, Rabu (11/11/2026).
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas.
Namun begitu, Andreas mengatakan PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ia menambahkan, komunikasi antar-anggota Fraksi PDIP di DPR RI untuk menyikapi persoalan itu terus berjalan selama ini. PDIP akan melihat nantinya dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna.
Baca juga:Soal Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA Sudah Final: Tidak Ada Upaya Hukum Lagi!
Saat ini, kata dia, sudah ada dua putusan soal ijazah Wapres yakni berasal dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR RI.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira di kompleks parlemen, Jakarta, mengutip Antara, Rabu (11/11/2026).
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas.
Namun begitu, Andreas mengatakan PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ia menambahkan, komunikasi antar-anggota Fraksi PDIP di DPR RI untuk menyikapi persoalan itu terus berjalan selama ini. PDIP akan melihat nantinya dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna.
Baca juga:Soal Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA Sudah Final: Tidak Ada Upaya Hukum Lagi!
Saat ini, kata dia, sudah ada dua putusan soal ijazah Wapres yakni berasal dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR RI.