DPR: RUU Hak Cipta Jangan Sampai Matikan UMKM dan Inovasi Digital
Ahmad zuhdi
Kamis, 12 November 2026 - 08:02 WIB
DPR: RUU Hak Cipta Jangan Sampai Matikan UMKM dan Inovasi Digital
Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Microsoft untuk menyerap berbagai masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta.
RDPU tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), dengan melibatkan langsung pelaku usaha dan platform digital agar regulasi yang disusun mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan ekonomi digital.
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa RUU Hak Cipta harus mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta karya tanpa menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inovasi digital.
Menurut Firman, cakupan persoalan hak cipta saat ini semakin luas dan tidak lagi terbatas pada karya konvensional seperti buku dan lagu. Perkembangan marketplace, fitur live shopping, hingga teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi melalui pengaturan yang tepat.
"Hak Cipta hari ini bukan lagi soal buku dan lagu saja. Sudah masuk ke marketplace, live shopping, dan AI. Kalau aturannya salah, yang kena pertama itu UMKM dan anak muda yang jualan online," ujar Firman dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/11/2026).
Dalam RDPU bersama idEA, Baleg DPR RI mendalami sejumlah isu penting, di antaranya penerapan prinsip safe harbor bagi platform digital. Prinsip tersebut dinilai perlu memberikan perlindungan kepada penyelenggara platform agar tidak otomatis dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan penjual, sepanjang platform bertindak cepat menindaklanjuti laporan dan menghapus konten atau produk yang melanggar.
Selain itu, pembahasan juga mencakup mekanisme identifikasi barang bajakan dan barang asli agar tidak terjadi kesalahan dalam penindakan yang justru merugikan pelaku UMKM. Persoalan royalti atas penggunaan lagu maupun foto untuk kepentingan promosi di platform digital juga menjadi perhatian, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab membayar royalti serta perlunya mekanisme yang adil dan transparan.
RDPU tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), dengan melibatkan langsung pelaku usaha dan platform digital agar regulasi yang disusun mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan ekonomi digital.
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa RUU Hak Cipta harus mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta karya tanpa menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inovasi digital.
Menurut Firman, cakupan persoalan hak cipta saat ini semakin luas dan tidak lagi terbatas pada karya konvensional seperti buku dan lagu. Perkembangan marketplace, fitur live shopping, hingga teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi melalui pengaturan yang tepat.
"Hak Cipta hari ini bukan lagi soal buku dan lagu saja. Sudah masuk ke marketplace, live shopping, dan AI. Kalau aturannya salah, yang kena pertama itu UMKM dan anak muda yang jualan online," ujar Firman dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/11/2026).
Dalam RDPU bersama idEA, Baleg DPR RI mendalami sejumlah isu penting, di antaranya penerapan prinsip safe harbor bagi platform digital. Prinsip tersebut dinilai perlu memberikan perlindungan kepada penyelenggara platform agar tidak otomatis dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan penjual, sepanjang platform bertindak cepat menindaklanjuti laporan dan menghapus konten atau produk yang melanggar.
Selain itu, pembahasan juga mencakup mekanisme identifikasi barang bajakan dan barang asli agar tidak terjadi kesalahan dalam penindakan yang justru merugikan pelaku UMKM. Persoalan royalti atas penggunaan lagu maupun foto untuk kepentingan promosi di platform digital juga menjadi perhatian, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab membayar royalti serta perlunya mekanisme yang adil dan transparan.