UGM Kecam Aparat Masuk Kampus dengan Gas Air Mata: Kami Sangat Menolak!

LANGIT7.ID-Yogyakarta; - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengecam tindakan aparat keamanan yang memasuki kawasan kampus dengan menggunakan gas air mata dan kendaraan taktis (rantis) saat menghalau massa aksi pada 10 November.

UGM menegaskan kawasan perguruan tinggi harus menjadi ruang aman bagi aktivitas akademik dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, dalam konferensi pers di UGM, Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca juga: Ricuh Demo di Yogyakarta, Polisi Amankan 157 Orang Termasuk 21 Anak

"Kami sangat menolak dan saya kira semua warga UGM juga sepakat bahwa tidak seharusnya yang namanya aparat itu masuk, masuk ke dalam wilayah UGM dengan gas air mata dan lain sebagainya," kata Wening.

Terkait informasi kendaraan taktis yang disebut memasuki kawasan UGM ketika menghalau massa aksi pada 10 November, Wening menyebut informasi tersebut masih simpang siur.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kampus merupakan ruang yang harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Karena itu, segala bentuk kekerasan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas akademik tidak dapat dibenarkan.

"Yang penting bagi kami, ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah vital beraktivitas akademik, yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kami menolak," ujarnya.

Menurut Wening, penolakan terhadap kekerasan tidak semata-mata didasarkan pada lokasi terjadinya tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. UGM menolak kekerasan terhadap siapa pun yang menyampaikan pendapat, termasuk massa aksi.

Ia menegaskan, institusi pendidikan justru mengajarkan nilai-nilai antikekerasan. Oleh sebab itu, UGM tidak membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak mana pun, baik aparat keamanan, unsur internal, maupun lembaga lainnya.

"Karena di dalam institusi pendidikan, kami mengajarkan orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kami lakukan adalah melarang orang-orang yang melakukan kekerasan entah itu dari siapapun, dari aparat, internal manapun, lembaga manapun, kami tolak," katanya.

Wening juga menilai penyampaian kritik dan protes oleh mahasiswa terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Menurut dia, negara semestinya menghargai mahasiswa yang masih menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Baca juga: Demonstrasi Menurut Syariat Islam: Bid'ah Politik, antara Amar Ma’ruf dan Potensi Fitnah

"Proses mahasiswa melakukan bentuk-bentuk kritik protes itu sebetulnya seharusnya negara berterima kasih, karena masih ada yang memberikan masukan. Justru ketika masukan tidak ada, dan semuanya mengatakan 'oke', itu harusnya hati-hati," tuturnya.

Lebih lanjut, Wening menyatakan UGM sebagai perguruan tinggi negeri juga membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan masukan dari mahasiswa maupun kalangan akademisi terhadap kebijakan dan keputusan kampus.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan mahasiswa harus dipandang sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap perbaikan institusi, bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan tindakan represif.

"Karena justru ketika mahasiswa, akademisi memberikan masukan itu harusnya berterima kasih. Dan kita di UGM ketika ada mahasiswa yang memberikan masukan kita berterima kasih," ujar Wening.