Dewan Dakwah Gelar Sarasehan Nasional Serap Aspirasi Pengganti Wapres
Ahmad zuhdi
Rabu, 18 November 2026 - 09:57 WIB
Dewan Dakwah Gelar Sarasehan Nasional Serap Aspirasi Pengganti Wapres. Foto: Istimewa.
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menggelar forum bertajuk Sarasehan Nasional, Menyerap Aspirasi Umat tentang Wakil Presiden RI di aula Dewan Dakwah, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Dakwah, Ustaz Fathurrahman Mahfudz, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diinisiasi sebagai respons cepat terhadap dinamika perubahan kondisi bangsa saat ini.
Ia mengibaratkan situasi nasional saat ini bagaikan perubahan 'cuaca' setelah bertahun-tahun umat Islam menghadapi berbagai tekanan, kriminalisasi, serta ketidakadilan. Terlebih lagi, kekosongan posisi wakil presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menuntut negara untuk segera mengisi jabatan tersebut mengingat beratnya tugas pemerintahan yang harus dijalankan ke depan.
Dalam proses pengusulan nama kandidat yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Presiden, Ustaz Fathurrahman menegaskan bahwa Dewan Dakwah senantiasa konsisten hadir di setiap momentum kebangsaan, seperti keterlibatan mereka dalam aksi-aksi bela rakyat sebelumnya. Kehadiran tersebut murni didasari atas kepedulian terhadap kondisi negara yang dinilai sedang tidak baik-baik saja akibat cengkeraman pihak-pihak tertentu.
"Negara kita sedang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena setelah puluhan tahun kekayaan negara kita dikeruk oleh para oligarki yang bekerja sama dengan para geng-makar ini," ujar Ustaz Fathurrahman di hadapan para peserta sarasehan.
Ia juga mengingatkan agar penunjukan sosok wakil presiden pengganti tidak dilakukan secara sembarangan maupun dijadikan sebagai instrumen transaksional politik semata. Mengingat besarnya kerugian negara yang mencapai puluhan ribu triliun rupiah akibat ulah para perusak bangsa yang telah menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan, figur wakil presiden harus benar-benar diseleksi secara ketat.
"Jadi kalau Dewan Da'wah tidak tampil untuk menyuarakan, maka wakil presiden akan diisi sama seperti sebelumnya," tegasnya.
Melalui Sarasehan Nasional ini, dia berharap dapat menghimpun banyak masukan konstruktif yang nantinya akan disampaikan secara langsung kepada pihak kepresidenan maupun kepada MPR RI demi kemaslahatan dan masa depan bangsa Indonesia.
Ia mengibaratkan situasi nasional saat ini bagaikan perubahan 'cuaca' setelah bertahun-tahun umat Islam menghadapi berbagai tekanan, kriminalisasi, serta ketidakadilan. Terlebih lagi, kekosongan posisi wakil presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menuntut negara untuk segera mengisi jabatan tersebut mengingat beratnya tugas pemerintahan yang harus dijalankan ke depan.
Dalam proses pengusulan nama kandidat yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Presiden, Ustaz Fathurrahman menegaskan bahwa Dewan Dakwah senantiasa konsisten hadir di setiap momentum kebangsaan, seperti keterlibatan mereka dalam aksi-aksi bela rakyat sebelumnya. Kehadiran tersebut murni didasari atas kepedulian terhadap kondisi negara yang dinilai sedang tidak baik-baik saja akibat cengkeraman pihak-pihak tertentu.
"Negara kita sedang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena setelah puluhan tahun kekayaan negara kita dikeruk oleh para oligarki yang bekerja sama dengan para geng-makar ini," ujar Ustaz Fathurrahman di hadapan para peserta sarasehan.
Ia juga mengingatkan agar penunjukan sosok wakil presiden pengganti tidak dilakukan secara sembarangan maupun dijadikan sebagai instrumen transaksional politik semata. Mengingat besarnya kerugian negara yang mencapai puluhan ribu triliun rupiah akibat ulah para perusak bangsa yang telah menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan, figur wakil presiden harus benar-benar diseleksi secara ketat.
"Jadi kalau Dewan Da'wah tidak tampil untuk menyuarakan, maka wakil presiden akan diisi sama seperti sebelumnya," tegasnya.
Melalui Sarasehan Nasional ini, dia berharap dapat menghimpun banyak masukan konstruktif yang nantinya akan disampaikan secara langsung kepada pihak kepresidenan maupun kepada MPR RI demi kemaslahatan dan masa depan bangsa Indonesia.
(zhd)