Langit7.id - Dakwah, Al-Quran, Berita Terkini dan Tafsir
Dapatkan Update berita LANGIT7.ID
melalui notifikasi browser Anda.
kalender Rabu, 18 November 2026
home global news detail berita

Kasasi Ditolak MA, PP IPHI: Sengketa Kepemimpinan Belum Tuntas, dan Siap Tempuh Jalur Pidana

zada nur ilma Rabu, 18 November 2026 - 13:11 WIB
Kasasi Ditolak MA, PP IPHI: Sengketa Kepemimpinan Belum Tuntas, dan Siap Tempuh Jalur Pidana
PP IPHI menyiapkan langkah pidana terkait sengketa kepengurusan organisasi.
LANGIT7.ID-Jakarta;Sengketa kepemimpinan di tubuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) belum menemui titik akhir. Pengurus Pusat (PP) IPHI menegaskan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) bukan merupakan kekalahan substantif, melainkan putusan formil yang tidak menyentuh pokok perkara. PP IPHI pun bersiap menempuh jalur pidana.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (17/11/2026), PP IPHI menjelaskan MA melalui putusan tertanggal 9 November 2026 menolak permohonan kasasi yang diajukan PP IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. Kasasi tersebut diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tertanggal 7 Mei 2026.

Dengan penolakan kasasi tersebut, putusan PN Bekasi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, PP IPHI menyatakan menghormati putusan pengadilan tersebut.

"Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara, yaitu keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang disengketakan," demikian pernyataan PP IPHI yang ditandatangani Kuasa Hukum Muhammad Joni, S.H., M.H., Dr. H. Buchari Muslim, M.Ag., dan Mayanda M. Ibrahim Johan, S.H., serta diterima LANGIT7.ID pada Rabu (18/11/2026).

Atas dasar itu, PP IPHI menegaskan belum ada putusan pengadilan yang mengesahkan kepengurusan pihak lain.

"Putusan formil tidak dapat ditafsirkan sebagai kemenangan substantif pihak mana pun," lanjut pernyataan tersebut.

Akta Notaris dan Muktamar Tandingan

PP IPHI membeberkan kronologi sengketa yang bermula dari penerbitan akta notaris di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021. Akta tersebut menyatakan kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015-2020 telah demisioner serta mencantumkan kewenangan sejumlah pihak, termasuk Erman Suparno dan kawan-kawan, untuk bertindak atas nama organisasi.

Namun, menurut PP IPHI, pernyataan tersebut tidak pernah ditetapkan melalui muktamar maupun mekanisme organisasi yang sah.

"PP IPHI menduga keras akta tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta organisasi," ujar mereka.

Lima hari setelah akta diterbitkan, tepatnya 12 Juni 2021, Erman Suparno dan pihak-pihak terkait menyelenggarakan forum di Jakarta yang mengatasnamakan Muktamar VII IPHI. Akta tersebut menjadi salah satu dasar penyelenggaraan forum.

PP IPHI menyebut forum tersebut digelar tanpa mandat Pengurus Pusat, tanpa laporan pertanggungjawaban, dan diduga tidak memenuhi kuorum sebagaimana dipersyaratkan dalam AD/ART IPHI. Forum itu juga disebut mendapat penolakan dari 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang diklaim sah oleh PP IPHI.

"Selanjutnya, pihak tersebut tetap mengajukan pengesahan kepada Ditjen AHU melalui notaris, dan diduga keras memanfaatkan sistem online tanpa proses verifikasi hingga terbit SK AHU," ungkap PP IPHI.

Muktamar VII Digelar di Surabaya

Di sisi lain, PP IPHI menyatakan telah menjadwalkan ulang Muktamar VII melalui keputusan organisasi dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Muktamar VII IPHI kemudian digelar di Surabaya pada 21 Agustus 2021. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI yang mewakili Presiden RI dan ditutup oleh Gubernur Jawa Timur.

Menurut PP IPHI, muktamar tersebut menjadi dasar legitimasi kepengurusan di bawah Ketua Umum terpilih almarhum H. Ismed Hasan Putro. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan oleh Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., sejak 2024.

"Keabsahan tindakan organisasi harus diuji berdasarkan AD/ART dan fakta penyelenggaraannya, bukan semata-mata berdasarkan dokumen yang dibuat di hadapan notaris," tegas PP IPHI.

Islah Buntu, Jalur Pidana Ditempuh

Sejak Muktamar VII di Surabaya, PP IPHI mengklaim terus membuka ruang islah melalui jalur organisasi, pemerintah, maupun mediasi di pengadilan.

Namun, mediasi dalam persidangan di PN Bekasi pada 2026 tidak mencapai kesepakatan. Bahkan, menurut PP IPHI, utusan Erman Suparno menyampaikan kepada mediator bahwa pihaknya tidak bersedia menempuh islah.

Atas dugaan pencantuman keterangan yang tidak benar dalam akta autentik tersebut, PP IPHI melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan pengaduan pendahuluan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Langkah berikutnya adalah membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum melalui laporan polisi.

"Langkah pidana bukan pilihan pertama, melainkan ultimum remedium yang ditempuh setelah penyelesaian internal dan mediasi menemui jalan buntu," jelas PP IPHI.

PP IPHI menegaskan langkah tersebut bukan bertujuan mengkriminalisasi perbedaan pendapat dalam organisasi. Mereka berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan objektif terhadap akta tersebut, mulai dari proses pembuatannya, keterangan yang dimuat, hingga pihak-pihak yang memberikan keterangan.

"Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya pola suksesi kepemimpinan yang tidak patut dan tidak sesuai dengan AD/ART IPHI," tulis mereka.

PP IPHI menyebut langkah tersebut juga merupakan amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026. Muktamar itu disebut mendapat dukungan Pengurus Wilayah IPHI se-Indonesia agar persoalan kepemimpinan segera diselesaikan dan roda organisasi kembali berjalan sesuai misi menjaga kemabruran haji.

Imbauan kepada Anggota

PP IPHI mengimbau seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan anggota IPHI di seluruh Indonesia untuk tetap tenang, menjaga persaudaraan, serta tidak terprovokasi oleh klaim kemenangan yang dinilai tidak berdasar pada amar putusan pengadilan.

Mereka juga meminta seluruh anggota merujuk pada keputusan dan informasi resmi organisasi.

"IPHI didirikan pada 1990 dengan semangat menjaga kemabruran haji dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persaudaraan harus tetap dijaga, namun kebenaran dan integritas organisasi tidak boleh dikorbankan," pungkas pernyataan tersebut.

(*/SF)



(lam)
  • Bagikan Artikel Ini :
TOPIK TERKAIT
jadwal-sholat
Jadwal Sholat
JAKARTA, Rabu 18 November 2026
Imsak
03:55
Shubuh
04:05
Dhuhur
11:41
Ashar
15:03
Maghrib
17:53
Isya
19:06
Lihat Selengkapnya
QS. Ali 'Imran:64 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
QS. Ali 'Imran:64 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan