Kasasi Ditolak MA, PP IPHI: Sengketa Kepemimpinan Belum Tuntas, dan Siap Tempuh Jalur Pidana
Zada nur ilma
Rabu, 18 November 2026 - 13:11 WIB
PP IPHI menyiapkan langkah pidana terkait sengketa kepengurusan organisasi.
LANGIT7.ID-Jakarta;Sengketa kepemimpinan di tubuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) belum menemui titik akhir. Pengurus Pusat (PP) IPHI menegaskan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) bukan merupakan kekalahan substantif, melainkan putusan formil yang tidak menyentuh pokok perkara. PP IPHI pun bersiap menempuh jalur pidana.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (17/11/2026), PP IPHI menjelaskan MA melalui putusan tertanggal 9 November 2026 menolak permohonan kasasi yang diajukan PP IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. Kasasi tersebut diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tertanggal 7 Mei 2026.
Dengan penolakan kasasi tersebut, putusan PN Bekasi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, PP IPHI menyatakan menghormati putusan pengadilan tersebut.
"Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara, yaitu keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang disengketakan," demikian pernyataan PP IPHI yang ditandatangani Kuasa Hukum Muhammad Joni, S.H., M.H., Dr. H. Buchari Muslim, M.Ag., dan Mayanda M. Ibrahim Johan, S.H., serta diterima LANGIT7.ID pada Rabu (18/11/2026).
Atas dasar itu, PP IPHI menegaskan belum ada putusan pengadilan yang mengesahkan kepengurusan pihak lain.
"Putusan formil tidak dapat ditafsirkan sebagai kemenangan substantif pihak mana pun," lanjut pernyataan tersebut.
Akta Notaris dan Muktamar Tandingan
Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (17/11/2026), PP IPHI menjelaskan MA melalui putusan tertanggal 9 November 2026 menolak permohonan kasasi yang diajukan PP IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. Kasasi tersebut diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tertanggal 7 Mei 2026.
Dengan penolakan kasasi tersebut, putusan PN Bekasi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, PP IPHI menyatakan menghormati putusan pengadilan tersebut.
"Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara, yaitu keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang disengketakan," demikian pernyataan PP IPHI yang ditandatangani Kuasa Hukum Muhammad Joni, S.H., M.H., Dr. H. Buchari Muslim, M.Ag., dan Mayanda M. Ibrahim Johan, S.H., serta diterima LANGIT7.ID pada Rabu (18/11/2026).
Atas dasar itu, PP IPHI menegaskan belum ada putusan pengadilan yang mengesahkan kepengurusan pihak lain.
"Putusan formil tidak dapat ditafsirkan sebagai kemenangan substantif pihak mana pun," lanjut pernyataan tersebut.
Akta Notaris dan Muktamar Tandingan