PKS Selangkah Lebih Maju, Langsung Tegas Setujui RUU Perampasan Aset
LANGIT7.ID-Jakarta;Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," tegas Nasir.
Perjalanan Legislasi Hampir 18 Tahun
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II itu mengingatkan bahwa proses pembentukan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak 2008. Rancangan tersebut juga sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015–2019.
Menurut Nasir, kemajuan pembahasan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengakhiri penantian masyarakat selama hampir 18 tahun.