LANGIT7.ID-Jakarta;Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," tegas Nasir.
Perjalanan Legislasi Hampir 18 Tahun
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II itu mengingatkan bahwa proses pembentukan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak 2008. Rancangan tersebut juga sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015–2019.
Menurut Nasir, kemajuan pembahasan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengakhiri penantian masyarakat selama hampir 18 tahun.
Nasir turut mengapresiasi komitmen pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan lainnya, yang sebelumnya menyatakan kesanggupan menyelesaikan pembahasan RUU tersebut paling lambat pertengahan Desember 2026.
Ia menilai percepatan penyelesaian pembahasan tingkat I menunjukkan keseriusan DPR dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujar Nasir.
Menurutnya, komitmen kelembagaan tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian seluruh tahapan legislasi hingga pengesahan. Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.
"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.
Apresiasi kepada Berbagai Pihak
Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan. Masukan tersebut disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun kunjungan kerja Komisi III DPR RI.
Ia turut mengapresiasi kerja sama pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang mengawal perkembangan pembahasan RUU tersebut.
"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," katanya.
Nasir berharap penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi capaian legislasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan penegakan hukum dan keadilan.
"Dengan demikian, pandangan Fraksi PKS kami sampaikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia," pungkas Nasir.
(*/sf)
