LANGIT7.ID-Jakarta; - Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara menanggapi berbagai tuduhan yang mengaitkan namanya dengan praktik
judi online (judol), penyebaran data pribadi atau
doxing, hingga intimidasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (18/11/2026), politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan klarifikasi sekaligus membantah tuduhan yang beredar.
Dasco menilai pengaitan namanya dengan sejumlah isu tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, pola serupa terus berulang setiap kali muncul persoalan yang menjadi perhatian publik.
Baca juga: Nama Ahmad Muzani dan Dasco Terus Menguat Jadi Cawapres"Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan
judi online, tuduhan
doxing, dan intimidasi setiap ada isu yang sedang dibicarakan," kata Dasco mengawali pernyataan klarifikasinya.
Dalam penjelasannya,
Dasco turut menyinggung pemberitaan media
Tempo yang kemudian dikaitkan dengan dugaan keterlibatannya dalam aktivitas judi online.
Ia mengatakan media tersebut tidak pernah secara eksplisit menyebut namanya sebagai pihak yang terlibat dalam praktik perjudian daring. Kondisi itu, menurut Dasco, membuat dirinya tidak memiliki dasar untuk mengadukan pemberitaan tersebut ke Dewan Pers maupun menempuh jalur pidana atas dugaan pencemaran nama baik.
"Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut nama saya terlibat judi online, sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek utamanya," tambahnya.
Meski demikian, Dasco menyoroti sejumlah unggahan di media sosial yang secara langsung mencantumkan namanya dan mengaitkannya dengan judi online melalui penafsiran terhadap pemberitaan Tempo.
Terkait unggahan tersebut, dia mengaku sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan berkonsultasi bersama tim kuasa hukumnya.
Baca juga: DPP SAHI Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden Pengganti Masa Jabatan 2024–2029"Kedua, terkait postingan yang secara jelas menyebut nama saya terlibat judi online, dengan menafsirkan narasi Tempo, saya akan diskusikan lebih lanjut dengan pengacara saya," ujarnya.
Selain persoalan judi online, Dasco juga memberikan penjelasan mengenai tuduhan doxing dan intimidasi yang turut diarahkan kepadanya.
Dia secara tegas membantah pernah memiliki niat melakukan penyebaran data pribadi maupun tindakan intimidasi terhadap pihak lain. Dasco bahkan menyebut tuduhan tersebut kerap muncul kembali dengan pola yang seolah-olah menggambarkan dirinya sebagai pelaku.
"Ketiga, untuk soal doxing, tidak pernah terbersit niat sekalipun untuk melakukan doxing hingga intimidasi walaupun apa yang ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola ini sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya," kata Dasco.
Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua DPR tersebut mengajak masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dia meminta publik mengedepankan fakta serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum jelas kebenarannya.
Baca juga: Dasco dan Gus Irfan Lepas 391 Jamaah Haji Banten, Ini Pesan untuk Keluarga di RumahDasco juga menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berpendapat dan prinsip negara hukum. Dia berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap persoalan yang berkembang.
"Mari bijak memilah informasi, berpegang pada fakta, dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Saya mendukung kebebasan berbicara dan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan bagi setiap warga," tulisnya.
Sebagai informasi, nama Sufmi Dasco Ahmad ramai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI tersebut disebut terus menguat, baik dari internal Partai Gerindra maupun sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Presiden memiliki batas waktu hingga 25 November untuk menyerahkan dua nama calon pengganti kepada MPR RI. Selanjutnya, kedua kandidat akan dipilih melalui mekanisme pemungutan suara, sebelum ditetapkan dan dilantik dalam sidang paripurna pada 9 Desember.
(est)