Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Bogor Bahas Pengganti Gibran

LANGIT7.ID, Jakarta; - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026) sore guna membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).

Sejumlah petinggi partai politik dan pejabat teras Kabinet Merah Putih tampak mendatangi lokasi pertemuan yang dijadwalkan berlangsung sejak pukul 16.00 WIB tersebut.

Beberapa tokoh koalisi yang hadir di antaranya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dalam rapat yang digelar tertutup sehingga awak media belum diperkenankan memasuki area dalam Istana Bogor.

Rencana pertemuan konsolidasi tersebut sebelumnya juga telah dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang menyatakan bahwa Presiden memang berencana mengumpulkan para pimpinan partai politik untuk membicarakan pengisian kursi wakil presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerangkan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, namun tetap berkonsultasi dengan pimpinan partai politik koalisi demi mendapatkan masukan terkait sosok pendamping hingga masa jabatan 2029 berakhir.

MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan

Pada hari yang sama, jajaran MPR RI menggelar rapat gabungan bersama pimpinan MPR, pimpinan kelompok DPD, serta kelompok-kelompok MPR untuk mematangkan mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden yang mengalami kekosongan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Presiden memiliki tenggat waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden.

Selanjutnya, MPR akan memproses kedua kandidat tersebut melalui mekanisme konstitusional hingga berujung pada sidang paripurna MPR untuk pengesahan dan penetapan wakil presiden baru yang diperkirakan digelar pada 2 Desember 2026 apabila tidak ada perubahan jadwal.

Dengan demikian, seluruh rangkaian suksesi jabatan wakil presiden ini melibatkan koordinasi intensif antara Presiden, partai-partai politik, dan MPR sesuai koridor konstitusi yang berlaku.

Perspektif UBN: Amanah dan Kemaslahatan Bangsa

Menanggapi dinamika politik tersebut, Pimpinan AQL Islamic Center Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden bukan sekadar persoalan menentukan figur pendamping Presiden, melainkan menyangkut keberlanjutan pemerintahan, stabilitas politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Konsultasi Presiden dengan partai-partai politik merupakan bagian wajar dari dinamika demokrasi, namun kepentingan koalisi tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat karena sosok yang dipilih wajib memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen menjalankan amanah konstitusi," kata UBN sapaan akrabnya seperti dikutip laman UBN News Room.

Dalam perspektif Islam, setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus mengedepankan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Asy-Syura ayat 38, "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."

"Ayat tersebut menegaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama. Prinsip ini relevan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden, ketika keputusan politik harus mempertimbangkan kepentingan bangsa secara luas, bukan hanya kesepakatan elite," ujar UBN.

Pada akhirnya, jabatan publik merupakan amanah besar yang menuntut siapa pun yang kelak terpilih untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan secara adil, menjaga persatuan, serta menjadikan momentum pergantian kepemimpinan ini sebagai penguatan tata kelola negara bagi kemaslahatan masyarakat.