Kesaksian Aiman, SAJID: Jangan Jadikan Karya Jurnalistik Kriminalisasi Pers

LANGIT7.ID, Jakarta; - Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) menaruh perhatian serius terhadap isu kebebasan pers yang mencuat dalam kesaksian jurnalis senior Aiman Witjaksono pada sidang Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

Menurut SAJID, persoalan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana merupakan isu krusial yang menyangkut masa depan kemerdekaan pers. Permasalahan ini dinilai melampaui kepentingan individu wartawan, perusahaan media, maupun perkara hukum tertentu karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pers sebagai saluran informasi kebenaran.

Ketua Umum SAJID, Ustaz Bachtiar Nasir, memandang bahwa karya jurnalistik memiliki karakteristik dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, pemanfaatannya dalam proses peradilan pidana harus dilakukan secara cermat dan proporsional tanpa mengabaikan perlindungan profesi wartawan.

Penggunaan rekaman pemberitaan untuk membuktikan suatu pernyataan tidak boleh serta-merta membuat wartawan ikut bertanggung jawab atas ucapan narasumber, apalagi sampai membuka celah intimidasi terhadap kerja-kerja redaksional.

"SAJID menegaskan bahwa ruang redaksi bukanlah perpanjangan tangan ruang penyidikan. Wartawan bertugas mencari, memeriksa, dan menyampaikan informasi demi kepentingan publik, bukan menjadi instrumen pengumpulan keterangan bagi penuntutan pidana," tegas Ustaz Bachtiar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

SAJID juga mengingatkan adanya ancaman terhadap kepercayaan narasumber apabila setiap hasil wawancara berisiko menyeret wartawan maupun narasumber ke ranah pidana. Jika kondisi tersebut terjadi, masyarakat dikhawatirkan akan semakin enggan memberikan informasi penting terkait penyimpangan kebijakan maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Situasi tersebut berpotensi memicu chilling effect atau efek gentar yang membuat seseorang membatasi kebebasan berpendapat karena takut menghadapi konsekuensi hukum. "Ketika narasumber takut berbicara dan wartawan takut mewawancarai, masyarakatlah yang kehilangan hak untuk mengetahui," ujar Ustaz Bachtiar menekankan dampak melemahnya fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.

Meski demikian, SAJID memastikan bahwa perlindungan terhadap narasumber bukanlah pembenaran untuk menyebarkan fitnah maupun informasi tanpa verifikasi. Setiap jurnalis tetap dituntut memegang teguh prinsip tabayyun, mengedepankan akurasi, menjaga keberimbangan dan independensi, serta tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.

Dalam aspek regulasi, SAJID menekankan pentingnya penguatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah menjamin hak tolak melalui Pasal 4 ayat (4) serta perlindungan hukum bagi wartawan dalam Pasal 8. Perlindungan tersebut kian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026 lalu.

Putusan MK tersebut mewajibkan pengutamaan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebelum diterapkannya sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan yang bekerja sesuai koridor profesi. Implementasi putusan ini dinilai membutuhkan kesamaan pemahaman antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dewan Pers, dan perusahaan media.

Atas dasar itu, SAJID mendorong revisi penguatan UU Pers guna memperjelas batas penggunaan produk jurnalistik dalam pembuktian pidana, perlindungan bahan kerja redaksi yang rahasia, hingga tata cara pemeriksaan wartawan. Langkah ini bukanlah tuntutan kekebalan hukum, melainkan upaya mencegah timbulnya preseden buruk yang dapat menghambat kerja jurnalistik di masa depan, sembari tetap menghormati independensi majelis hakim dalam perkara Dokter Tifa.

Sebagai penutup sikap resminya, SAJID melayangkan lima seruan utama yang meliputi desakan agar aparat penegak hukum menghormati UU Pers dan Putusan MK, mendorong penguatan regulasi perlindungan narasumber, serta meminta Dewan Pers menyusun pedoman pemeriksaan wartawan. "Hukum harus melindungi kebenaran, bukan membuat orang takut mencarinya," pungkas Ustaz Bachtiar seraya mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan insan pers menjaga kemerdekaan pers demi tegaknya keadilan dan demokrasi.