DPR Minta Publik Tak Gaduh Usai Gibran Mundur: Ikuti Mekanisme Konstitusi

LANGIT7.ID, Jakarta; - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, meminta masyarakat tetap tenang dan menghormati mekanisme konstitusi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.

Firman menilai, polemik politik yang selama ini menyelimuti posisi Gibran tidak perlu lagi diperpanjang. Menurutnya, seluruh proses selanjutnya harus diserahkan kepada mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945," ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan, pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya juga membenarkan kedatangan Gibran untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat tersebut dengan berat hati, tetapi menghormati keputusan yang diambil Gibran.

Firman menjelaskan, polemik yang berkembang selama ini tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi latar belakang gonjang-ganjing politik tersebut, mulai dari perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 hingga perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi gugatan hukum di pengadilan. Firman menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.

Menurut Firman, putusan kedua lembaga peradilan tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian polemik yang menyangkut persyaratan pencalonan Gibran. Atas putusan MA tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional disebut telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran pada 11 November 2026.

"Inilah yang dimaksud pepatah lama, kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau semua dokumennya jelas dari awal, tidak akan ada gonjang-ganjing selama dua tahun ini," tegasnya.

Minta Proses Penggantian Wapres Berjalan Sesuai Konstitusi

Lebih lanjut, Firman meminta seluruh pihak tidak melakukan langkah-langkah yang berpotensi memperkeruh situasi politik. Ia menegaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi.

Menurutnya, setelah surat pengunduran diri diproses MPR, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.

"Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan," katanya.

Firman juga mengingatkan para pejabat dan politisi agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab politik.

Ia menegaskan, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

"Saya ingatkan, siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita menanam dengan cara yang tidak jujur, buahnya pun akan pahit. Kalau kita menanam dengan jujur, buahnya akan manis dan rakyat akan menghormati," tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut mengajak masyarakat untuk kembali fokus menjalankan aktivitas ekonomi dan pekerjaan masing-masing.

Ia juga berharap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat kembali menjalankan kegiatan usaha dengan tenang, sementara DPR RI fokus menjalankan fungsi legislasi, termasuk pembahasan RUU Hak Cipta dan RUU Perampasan Aset yang tengah bergulir di Baleg DPR RI.