Sosialisasi SE 17, Menag Minta Jajarannya Kordinasi dengan TNI-Polri
Ajeng ritzki
Sabtu, 17 Juli 2021 - 21:22 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Humas Kemenag
Kepala Kanwil Kemenag dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di wilayah PPKM Darurat dan wilayah lainnya di Indonesia diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri dan Pemda dalam menyambut Iduladha 1442H.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Implementasi Prokes SE No17 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Rakor ini, menurut Menag penting untuk mengetahui progres sosialisasi edaran No SE 17, khususnya di wilayah PPKM Darurat Jawa-Bali dan wilayah lainnya di Indonesia.
"Upaya ini merupakan kontribusi kita dalam melindungi warga dari pandemi Covid-19. Apalagi varian delta Covid-19 memiliki potensi penyebaran 7 kali lipat dari varian sebelumnya," kata Menag
"Saya minta Kakanwil Kemenag dan Rektor PTKN untuk lebih masif berkoordinasi dengan TNI, Polri dan Pemda dalam sosialisasikan prokes SE No 17 ini," tegas Menag, Sabtu (17/7/2021), seperti dilansir dari situs Kemenag.
"Dengan rapat in kita akan mengetahui celah mana saja yang akan kita tutup. Ini harus dilakukan dengan upaya kolaboratif bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam melindungi warga dari pendemi Covid-19," sambungnya.
Menag juga minta jajarannya untuk memberikan perhatian agar terhadap momen penyembelihan hewan kurban. Ia menyebut momen ini dikhawatirkan memantik orang berkumpul dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Implementasi Prokes SE No17 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Rakor ini, menurut Menag penting untuk mengetahui progres sosialisasi edaran No SE 17, khususnya di wilayah PPKM Darurat Jawa-Bali dan wilayah lainnya di Indonesia.
"Upaya ini merupakan kontribusi kita dalam melindungi warga dari pandemi Covid-19. Apalagi varian delta Covid-19 memiliki potensi penyebaran 7 kali lipat dari varian sebelumnya," kata Menag
"Saya minta Kakanwil Kemenag dan Rektor PTKN untuk lebih masif berkoordinasi dengan TNI, Polri dan Pemda dalam sosialisasikan prokes SE No 17 ini," tegas Menag, Sabtu (17/7/2021), seperti dilansir dari situs Kemenag.
"Dengan rapat in kita akan mengetahui celah mana saja yang akan kita tutup. Ini harus dilakukan dengan upaya kolaboratif bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam melindungi warga dari pendemi Covid-19," sambungnya.
Menag juga minta jajarannya untuk memberikan perhatian agar terhadap momen penyembelihan hewan kurban. Ia menyebut momen ini dikhawatirkan memantik orang berkumpul dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.