Pemerintah Awasi Warga Negara Asing dari Tindak Kriminalitas

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan memonitor keberadaan dan aktivitas orang asing atau lembaga asing di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tujuan orang tersebut berada di wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, menjelaskan bahwasanya masih didapati berbagai permasalahan seperti pelanggaran, penyalahgunaan izin, konflik, kecemburuan sosial, publikasi ilmiah tanpa izin, praktik kesehatan illegal, hinga pemberitaan media asing yang dapat menimbulkan tendensi negatif secara politik maupun lainnya.

Meski begitu, aktivitas orang asing di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi dan ketentuan.

"Di masa pandemi Covid-19, kita monitor bersama bahwa isu tenaga kerja asing ilegal maupun legal cukup menimbulkan pro kontra, bahkan hoax di masyarakat," kata Bahtiar dalam webinar dengan tema "Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Masa Pandemi Covid-19" yang digelar Ditjen Pol & PUM, Selasa (3/8/2021).

Bahtiar merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah. Selain itu, ada pula Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.

Pemerintah saat ini telah menutup pintu untuk warga asing yang berkunjung ke Indonesia sejak pandemi Covid-19. Namun, Bahtiar menilai jika kebiijakan itu kerap disalahgunakan dan menjadi salah satu akses masuknya orang asing ke Indonesia.

Guna mengatasi hal tersebut, Bahtiar meminta kebijakan ini dievaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan baik dan buruknya. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dan sinergisitas antarstakeholder dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap keberadaan orang asing di daerah.

"Artinya, pengawasan harus dapat dilakukan tidak hanya oleh satu institusi, tetapi secara bersama-sama, sinergis, dan kolaboratif bahkan harus ada pelibatan masyarakat. Pemda juga harus terlibat karena kepala daerah wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya," jelasnya.