LANGIT7.ID, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan persoalan sertifikasi tanah kerapkali menjadi hambatan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
Terlebih daerah pesisir yang ingin mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal untuk memulai usahanya.
Sandiaga menilai penertiban sertifikat tanah di destinasi wisata ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja.
"Masalah tanah ini jika tersertifikasi, bisa tiba-tiba datang peluang untuk keluar dari kemiskinan yang absolut bagi masyarakat, terutama masyarakat yang di pesisir," ujar Sandiaga dalam keterangan persnya dikutip Jumat (10/6/2022).
Baca juga: Menparekraf Deklarasi Taman Rekreasi Aman, Nyaman dan MenyenangkanSandiaga menjelaskan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Summit 2022 dibentuk sesuai Peraturan Presiden nomor 86 Tahun 2018 untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan reformma agraria.
"Pada GTRA Summit 2022 akan dibahas lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi dan solusi yang akan diambil. Karena selama ini, banyak kendala reforma agraria. Dan salah satu penyebab sertifikasi tanah itu sulit, karena terjadinya tumpang tindih kewenangan suatu wilayah atau destinasi," katanya.
Sandiaga mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi salah satu bagian dari penciptaan peluang sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan memulihkan ekonomi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa ketika sertifikasi tanah dapat dilakukan dengan mudah, maka kesempatan dalam memulai usaha akan lebih terbuka.
"Seperti Pak Sandi kemukakan tadi, begitu kita sertifikatkan maka terbuka kesempatan untuk mereka masuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal," kata Sofyan dikutip Jumat (10/6/2022).
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana KUR (Kredit usaha Rakyat) sebsar Rp200 triliun denga bunga yang semakin rendah sekitar 6 persen guna memberikan kesempatan kepada masyarakat.
"Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat kita untuk mendapat akses ke lembaga keuangan formal. Maka penyelesaian sertifikat menjadi sangat penting," ujarnya.
Menurut Sofyan, GTRA Summit 2022 akan menjawab masalah tersebut dan berbagai kementerian akan diskusi untuk mencari solusi-solusi yang kreatif terhadap irisan kewenangan antar kementerian. Dan masalah-masalah terkait dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sementara, Anggota DPR-RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Hugua mengatakan secara khusus terkait Wakatobi dimana masalah pertanahan ini berkaitan dengan tata ruang atau tata letak.
Menurutnya, Hal ini tentu berpengaruh kepada tiga hal yang pertama yaitu posisi Wakatobi sebagai taman nasional. Kedua Wakatobi sebagai cagar biosfer dunia yang telah ditetapkan UNESCO, dan ketiga Wakatobi sebagai KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) serta Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
Baca juga: Sandiaga Uno Bawa Wisata Halal Indonesia Naik ke Peringkat 2 GMTI"Saya pikir kehadiran Menparekraf sangat penting. Dan kita berharap bahwa ke depan sebagaimana target pemerintah pusat, kurang lebih Rp2 ribu triliun APBN kedepan kita tidak bisa harapkan dari sektor migas, tapi lebih kepada sektor jasa. Tentu jasa pariwisata menjadi sangat strategis," katanya
(sof)