LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mendukung revitalisasi Stasiun Tanah Abang yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Revitalisasi ini dilakukan dengan menambah jalur kereta dari empat menjadi enam.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan pertumbuhan pengguna
KRL ke Stasiun Tanah Abang dinilai akan terus bertambah, sehingga kata Heru perlu adanya penambahan fasilitas jalur dengan menggandeng Pemerintah Pusat.
"Dengan adanya penambahan jalur, bisa mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Nah, ini untuk tahap pertama," ungkap Heru dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).
Baca juga: Menhub: LRT Gunakan Teknologi Tinggi Tanpa MasinisMenurutnya, Stasiun Tanah Abang akan ada kawasan Transit Oriented Development (TOD). TOD ini ungkap Heru dapat diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota.
"Dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda," tambahnya.
Heru mengatakan, pada tahap kedua tugas Pemprov DKI Jakarta akan merapikan sarana dan prasarana. Dia menuturkan, kemungkinan nantinya akan ada pelebaran kawasan dan lain-lain. "Jadi, kita lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, itu kira-kira," tegas Heru.
Heru menerangkan terdapat beberapa yang harus dirapikan Pemprov DKI dalam mendukung optimalisasi stasiun ini, mulai dari putaran di jalan (U-Turn), membangun JPO, serta merapikan taman. Selain itu, pihaknya juga akan menggunakan sejumlah lahan yang bisa digunakan.
Baca juga: Jokowi Jajal LRT Jabodebek, Melaju 9 Km dalam 12 Menit Tanpa Masinis"Kita juga ada lahan yang bisa digunakan untuk akses keluar-masuknya penumpang. Lahannya kita siapkan, bangunannya disiapkan Kementerian PUPR dan Kemenhub," tambahnya.
Heru juga menyatakan, dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta ini, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo agat bisa terealisasi maksimal di akhir tahun 2023.
"Kami di DKI Jakarta akan langsung bergerak dan langsung berkoordinasi dengan
Kemenhub dan KemenPUPR. Hal ini karena target yang diarahkan Bapak Presiden harus selesai di akhir tahun 2023, dan ini harus sudah finalisasi," ungkapnya.
(sof)