LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah terus mendorong terwujudnya ekosistem tata kelola internet yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melibatkan pihak terkait, baik nasional mau pun internasional, untuk memberikan aspirasi demi menentukan arah kebijakan di Indonesia.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, pihaknya akan terus mempertimbangkan aspirasi yang diberikan dari pihak pemangku kepentingan yang terlibat. Hal tersebut dilakukan demi mendapatkan arah kebijakan yang tepat dalam ekosistem tata kelola internet di tanah air.
Selama ini, pemerintah Indonesia juga telibat secara aktif dalam berbagai forum internasional. Seperti International Telecommunication Union (ITU) World Ministerial Roundtable tahun 2019, pertemuan World Economic Forum (WEF) 2020, Pertemuan World Economic Forum (WEF) 2020, dan ASEAN Digital Ministers’ Meeting Januari 2021.
“Kami menyambut baik berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, baik melalui konsultasi publik, diskusi publik, maupun komunikasi publik, termasuk dalam platform internasional,” ujarnya secara virtual, dalam Pembukaan Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) 2021, Rabu (1/9).
Baca juga: Kejahatan Siber Merajalela, Kominfo Ajak Pemangku Kepentingan Jaga Keamanan di InternetIndonesia menjadi negara terbuka untuk menjalin kolaborasi terkait perlindungan data internasional dan arus data lintas negara demi membentuk ekosistem digital yang aman dan produktif. Selain itu, dalam ITU World Ministerial Roundtable tahun 2019, pemerintah Indonesia telah melibatkan pihak swasta melalui Public Private Partnership dalam penyediaan infrastruktur digital Indonesia.
Kerja sama tersebut juga mencakup skema pembiayaan yang salah satunya tercermin dalam Proyek Palapa Ring (fiber optic deployment) untuk menyediakan koneksi internet di seluruh tanah air. Sementara, pada pertemuan WEF 2020, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada tiga megatren transformasi, yakni transformasi fisik, biologis, dan digital.
“Dengan catatan ini, transformasi digital harus diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur digital dan talenta digital, serta perumusan kebijakan yang mendukung,” jelasnya.
Dalam forum itu, lanjut Johnny, Indonesia terbuka untuk berkolaborasi membahas pelindungan data internasional dan arus data lintas negara demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan produktif. Selain itu, dalam Kepresidenan G20 mendatang, Indonesia akan melanjutkan pembahasan topik tersebut sebagai salah satu isu prioritas.
Indonesia juga mengusulkan empat prinsip untuk diadopsi dalam
cross-border data
flow seperti
lawfulness, fairness, transparency, serta
reciprocity. Melalui pemahaman dan prinsip bersama yang dibahas pada penyelenggaraan SEA IGF, para pemangku kepentingan akan mendapat manfaat dari ekosistem digital yang aman dan produktif.
“Kami menyambut berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, melalui konsultasi publik, diskusi publik, serta komunikasi publik, termasuk dalam platform internasional. Untuk menghadapi berbagai tantangan akibat kehadiran internet, maka strateginya dapat diatasi dengan literasi digital guna memberikan keterampilan berinternet, baik di tingkat dasar maupun tingkat lanjut,” jelasnya.
Akselerasi DigitalisasiKominfo juga melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur internet di seluruh Indonesia yang terdiri dari kabel bawah laut, tower
base transceiver station (BTS), dan satelit. Termasuk operasi komersial layanan telekomunikasi 5G di beberapa kota di Indonesia yang telah digulirkan.
“Ini komitmen pemerintah dalam menyediakan akses internet yang terjangkau untuk semua,” katanya.
Baca juga: Targetkan 10 Juta Lapangan Kerja Baru, Pemerintah Sinergi dalam Making Indonesia 4.0Berdasarkan laporan Alliance for Affordable Internet pada 2020, disebutkan internet terjangkau telah tersedia di 8 dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun Indonesia, Malaysia, dan Thailand menduduki peringkat 15 besar negara di dunia dengan kebijakan dan kerangka regulasi yang progresif untuk membuat akses internet broadband lebih terjangkau, mudah diakses, dan universal.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengembangkan talenta digital dan upaya penanganan konten negatif serta investigasi insiden pelanggaran data.
“Juga pengembangan talenta digital Indonesia melalui literasi digital dasar, keterampilan digital menengah, dan keterampilan digital lanjutan. Serta manajemen konten negatif yang mencakup
debunking dan
take down konten serta investigasi insiden data
breach,” jelasnya.
(zul)