Cerai dengan BSI, Muhammadiyah Ingin Naikkan Nilai Tawar

Oleh: Agus Yuliawan ST, ME.Sy.
(Direktur Eksekutif Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah [BTM])

Menarik memcerna sikap PP Muhammadiyah dalam surat memonya yang beredar di seluruh jaringan persyarikatan. Saya mencoba mencerna dari sikap PP Muhammadyah yang diistilahkan oleh langit7.id sebagai sikap "cerai".

1. Semenjak merger bank syariah (BSM, BNI Syariah, BRI Syariah) menjadi BSI maka secara otomatis menjadi bank dengan klasifikasi asset Buku 4. Sehingga orientasi dari pembiayaan perbankan ini cenderung pada pembiayaan korporasi, infrastruktur, pertambangan, consumer banking dll. Sementara pembiayaan sektor UMKM atau "wong cilik" sangat kecil sekali sekitar dibawah 20 % dari portofollionya. Hal ini sangat berbeda ketika bank syariah masih bernama BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah dalam jumlah assetnya berkategori buku 1 dan 2. Komitmen kepada UMKM sangat besar, sehingga keperpihakan kepada ekonomi wong cilik sangat jelas. Apalagi salah satu tujuan didirikannya bank syariah adalah maqosid al syariah dan berpihak kepada kaum dhuafa.

2. Dengan dipindahkannya dana dari BSI ke bank - bank syariah lainya. Nampak sekali Persyarikatan ingin nilai tawar yang lebih luas dalam bernegoisasi. Jangankan margin rate 8 % per tahun dalam pembiayaan yang selama ini di tawarkan BSI kepada AUM dan BUMM, margin rate 5 % atau 3 % per tahun bisa diperoleh dari bank syariah dengan pendekatan akad Mudharabah muqayyadah. Bahkan, melalui financial engineering bisa dibuat skema back to back dengan margin rate yang sangat rendah.

3. Merupakan momentum bagi persyarikatan untuk melakukan konsolidasi keuangan secara terintegrasi. Pasalnya selama ini uang Muhammadiyah berceceran di berbagai lembaga keuangan atau perbankan syariah. Sementara keuntungan yang diberikan perbankan itu kepada Muhammadiyah sangat kecil sekali. Analoginya, margin rate deposito bank syariah per tahun 3 % sementara margin rate pembiayaan pasaran 10 % (anuitas) per tahun maka selisih 7 % pendapatan keuntungan dinikmati oleh manajemen perbankan (direksi dan komisaris). Hal ini berbeda jika Muhammadiyah punya Bank sendiri bernama BPRS di tiap provinsi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah bernama Baitut Tamwil Muhammadiyah di tiap kabupaten/kota, maka 7 % itu bisa dinikmati oleh Muhammadiyah utk gerakan dakwah berbagai sektor kegiatan. Uang - uang Muhammadiyah itu bisa terkonsolidasi dalam konsep cash management dan bapak bapak pimpinan bisa melihat transaksi secara real time.

4. Sekali lagi saya berperasangka baik dengan keputusan PP Muhammadiyah dalam surat memo tersebut dan menggugah paradigma berfikir kita untuk sungguh - sungguh mengembangkan pilar ketiga (bidang ekonomi) Persyarikatan. Potensi - potensi ekonomi riil yang ada selama ini harus di kelola secara closed loop economy dengan regulasi Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Tidak lupa pula untuk pentingnya mengembangkan bisnis sektor keuangan di Muhammadiyah karena bisa di break down secara bisnis dari hulu hingga hilir.