LANGIT7.ID-Jakarta; Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan potensi dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 2024. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo ini mendapat tanggapan dari Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang mengusulkan ZIS sebagai sumber pendanaan alternatif program MBG.
Abbas menekankan urgensi evaluasi kontrak pengelolaan SDA Indonesia, termasuk sektor strategis seperti batubara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, dan pasir laut. Menurutnya, para pengusaha pertambangan telah memperoleh keuntungan signifikan dari konsesi pemerintah selama ini.
"Sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33," tegas Abbas dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).
Baca juga:
Khofifah: Makanan Bergizi Gratis itu Teladan Syeikh Abdul Qadir Al-JailaniMenanggapi keterbatasan anggaran program MBG 2024, Abbas mengusulkan implementasi bertahap. "Pelaksanaan program MBG bisa dimulai dari satu atau dua hari per minggu. Tahun 2025, setelah anggaran mencukupi, baru dilaksanakan lima atau enam hari seminggu," jelasnya.
Syarat dan Ketentuan Dana ZIS untuk Program MBG PrabowoMenanggapi usulan pemanfaatan dana ZIS, Abbas menjelaskan kriteria penerima yang perlu diperhatikan. Khusus dana zakat, terdapat perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama, kecuali jika penerima MBG adalah anak-anak dari keluarga fakir dan miskin.
"Dana infaq dan sedekah memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibanding zakat yang terbatas untuk delapan golongan penerima (asnaf)," ujar Abbas. Delapan asnaf tersebut mencakup fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin (orang yang berhutang), riqab (budak), ibnu sabil, dan fi sabilillah.
Jadwal Implementasi dan Target Program MBG 2024Abbas mendorong pemerintah mengambil sikap tegas dalam peninjauan skema bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha pertambangan. Langkah ini vital untuk memastikan pengelolaan SDA selaras dengan konstitusi.
"Reformasi sistem bagi hasil akan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Hal ini membuka peluang pembiayaan program prioritas, termasuk Makanan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo," tambahnya.
Baca juga:
Prabowo Klaim Jepang Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis di IndonesiaAbbas menegaskan, status Indonesia sebagai negara kaya SDA seharusnya menjamin ketersediaan dana program kesejahteraan rakyat. Menurutnya, potensi kekayaan alam yang dijamin UUD 1945 Pasal 33 harus dioptimalkan demi kemakmuran bersama.
Dengan perbaikan tata kelola SDA dan sistem bagi hasil yang adil, program MBG 2024 diproyeksikan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
(lam)