LANGIT7.ID–Palembang; Ketidakpastian dalam proyek-proyek fisik daerah sering kali menjadi momok bagi pelaku usaha kecil dan kontraktor. Masalah keterlambatan pencairan, risiko gagal tender, hingga kerugian karena proyek mangkrak menjadi alasan utama perlunya sistem perlindungan yang jelas. Menjawab tantangan ini, PT Jamkrindo hadir dengan pendekatan berbeda.
Di Palembang, Jamkrindo kini tengah memperkuat langkahnya melalui penjajakan kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota. Targetnya jelas: memberikan jaminan kredit berbasis penilaian kelayakan kepada sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, dan kontraktor yang menangani proyek fisik di lingkungan pemda.
Pemimpin Cabang PT Jamkrindo Palembang, Maulana Febrino P, menjelaskan "Memperluas jangkauan layanan penjaminan kredit, khususnya untuk sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, serta para kontraktor proyek fisik di Kota Palembang. Terutama di bidang penjaminan kredit untuk pelaku usaha dan kontraktor," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Langkah ekspansi ini bukanlah inisiatif pertama. Sebelumnya, Jamkrindo Cabang Palembang telah merintis kolaborasi serupa di sejumlah wilayah Sumsel, seperti Muara Enim, Pagaralam, Lubuklinggau, dan bahkan di tingkat provinsi bersama Pemprov Sumsel.
Maulana menyebut bahwa Jamkrindo telah lebih dulu menjalin kemitraan serupa dengan berbagai daerah di Sumatera Selatan "Sebelumnya, kami sudah menjalin kerja sama serupa dengan Lubuklinggau, Pagaralam, Muara Enim, dan Pemprov Sumsel. Kini kami berharap bisa menjalin kolaborasi strategis juga dengan Pemkot Palembang," ujar dia.
Bahkan dalam pernyataan terpisah, ia menegaskan "Kami menjalin kerjasama dengan Lubuk Linggau, Pagaralam, Muara Enim dan Pemprov Sumsel."
Skema jaminan kredit yang ditawarkan Jamkrindo memiliki pendekatan menyerupai asuransi. Nilai proyek yang dijalankan oleh kontraktor akan dilindungi dari berbagai risiko, mulai dari tahap penawaran, pelaksanaan, pemberian uang muka, hingga pemeliharaan setelah proyek rampung.
Dalam pelaksanaannya, sistem digital milik Pemkot Palembang menjadi alat bantu penting. Teknologi ini dimanfaatkan untuk memverifikasi proyek-proyek daerah dan menilai kelayakan kontraktor secara akurat sebelum Jamkrindo menyetujui penjaminan.
Soal mekanisme verifikasi dan pentingnya sistem pendukung dari Pemkot, Maulana menjelaskan "Dengan dukungan sistem Pemkot Palembang yang memiliki alat untuk mendeteksi proyek-proyek daerah, kami bisa lebih akurat dalam melakukan verifikasi terhadap kontraktor. Hanya yang layak dan memenuhi kriteria yang akan mendapatkan penjaminan.”
Penjaminan ini bukan sekadar formalitas administratif. Dengan sistem yang terverifikasi dan proses evaluasi yang transparan, proyek-proyek daerah di Palembang diharapkan dapat berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan bebas dari risiko kegagalan yang selama ini membayangi.
(lam)