Ahmad Muzani: Reshuffle Kabinet Sepenuhnya Wewenang Presiden Prabowo

LANGIT7.ID–Jakarta; Menjelang satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden, bukan hasil tekanan atau dorongan pihak lain.

“Semua itu kewenangan Presiden. Saya tidak memahami dan belum mengikuti dengan detail,” kata Muzani di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah tiga kali melakukan perombakan kabinet. Reshuffle pertama digelar pada 19 Februari 2025, ketika Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto. Langkah ini menjadi sinyal awal perubahan arah kebijakan di bidang pendidikan dan riset nasional.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Prabowo kembali melakukan reshuffle besar-besaran. Saat itu, nama-nama seperti Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi termasuk dalam jajaran yang diganti. Selain itu, Presiden juga memperkenalkan jabatan baru Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah sebagai bentuk perhatian terhadap tata kelola ibadah haji dan umrah yang lebih terstruktur.

Dalam perombakan tersebut, sejumlah nama baru mulai muncul di kabinet. Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Juliantono dipercaya memimpin Kementerian Koperasi. Adapun posisi Menteri Haji dan Umrah diisi Mochamad Irfan Yusuf yang didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil. Meski begitu, dua posisi penting yakni Menko Polkam dan Menpora masih dibiarkan kosong kala itu.

Kekosongan itu kemudian diisi lewat reshuffle ketiga yang dilakukan pada 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir sebagai Menpora. Sementara itu, Afriansyah Noor dipercaya menjabat Wamenaker, Rohmat Marzuki sebagai Wamenhut, dan Farida Faricha sebagai Wamenkop.

Selain posisi di kementerian, reshuffle ketiga juga menyentuh lembaga strategis negara. Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, diikuti oleh Sonny Sanjaya dan Naniek S Dayang sebagai Wakil Kepala BGN. Posisi Kepala LKPP kini dijabat Sarah Sadiqa, sementara Ahmad Dofiri diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Muhammad Qodari kemudian ditunjuk sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Hingga kini, belum ada tanda-tanda kapan reshuffle berikutnya akan dilakukan. Namun rangkaian perombakan dalam kurun waktu kurang dari setahun menunjukkan bagaimana Prabowo terus menyesuaikan kabinetnya dengan dinamika pemerintahan. Muzani menegaskan, urusan itu sepenuhnya menjadi hak Presiden tanpa perlu ada spekulasi berlebihan dari publik.