Situasi di Madagaskar Memburuk, Upaya Perebutan Kekuasaan Secara Ilegal Masih Berlangsung

LANGIT7.ID-, Madagaskar - Kantor Presiden Madagaskar Andry Rajoelina menyatakan bahwa upaya perebutan kekuasaan secara ilegal dan dengan kekerasan sedang berlangsung di negara tersebut.

Beberapa jam kemudian, sebuah unit militer yang dikenal sebagai CAPSAT mengklaim telah mengambil alih kepemimpinan komando militer, dan kini mengendalikan seluruh angkatan bersenjata; darat, udara, dan laut.

Unit ini juga memainkan peran krusial dalam krisis politik Madagaskar tahun 2009, yang membantu Rajoelina meraih kekuasaan.

Madagaskar pertama kali dilanda protes pada 25 September lalu. Protes ini muncul sebagai buntut adanya pemadaman air dan listrik di sana. Kemudian protes tersebut terus meningkat dan mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintahan Rajoelina atas tingginya pengangguran, korupsi, dan krisis biaya hidup.

Baca juga: Cerita Dibalik Demo Gen Z Madagaskar: Emosi Warga, Pembubaran Pemerintah, dan Tuntutan Lengserkan Presiden

Pernyataan Rajoelina menyatakan bahwa "saat ini terdapat upaya perebutan kekuasaan di wilayah Republik, yang sepenuhnya melanggar Konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi,"

Ia mengutuk "dengan sekeras-kerasnya" apa yang disebutnya sebagai upaya untuk mengacaukan negara. Ia juga menyerukan kepada seluruh kekuatan kunci bangsa untuk bersatu dalam mempertahankan tatanan konstitusional dan kedaulatan nasional.

CAPSAT mengatakan, telah menunjuk kepala staf baru, Jenderal Demosthene Pikulas, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan di halaman Facebook-nya.

Pada hari Sabtu, beberapa tentara telah meninggalkan barak mereka di pinggiran ibu kota, Antananarivo, untuk bergabung dengan para pengunjuk rasa di depan balai kota.

Terdapat laporan baku tembak di kamp tersebut setelah petugas gendarmerie mengunjunginya untuk berdiskusi. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

CAPSAT mengecam penggunaan kekuatan oleh pasukan keamanan dalam menangani protes baru-baru ini di Antananarivo.

Sebuah pernyataan dari Kepresidenan telah meyakinkan rakyat bahwa Rajoelina dan perdana menteri baru, seorang jenderal angkatan darat yang ia tunjuk minggu lalu, bertanggung jawab atas situasi tersebut. (*/lsi/bbc)