Pramono Anung Resmikan Jalan Karet Tengsin yang Sempat Terkendala Birokrasi Selama 30 Tahun

LANGIT7.ID-Jakarta; Masalah tumpang tindih kewenangan antar-instansi yang menyebabkan jalan di RW 06 Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, rusak selama puluhan tahun akhirnya menemui titik terang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan selesainya revitalisasi jalan sepanjang 400 meter tersebut pada Senin (29/12).

Selama hampir tiga dekade, akses warga ini dibiarkan dalam kondisi berlubang dan rusak parah. Kendala utama penanganan jalur tersebut bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan kerumitan koordinasi teknis yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan maupun pihak pengelola infrastruktur bawah tanah.

Gubernur Pramono Anung mengungkapkan alasan di balik lambatnya perbaikan jalur tersebut.

“Kenapa jalan ini tidak pernah dibangun dan dirawat? Karena memang di tempat ini terdapat pemipaan di bawahnya, kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pertamanan, Bina Marga, dan pihak lainnya. Setelah Wali Kota melaporkan kepada saya, diputuskan untuk membangun jalan ini. Alhamdulillah, dalam waktu tidak lebih dari satu bulan, Dinas Bina Marga dapat menyelesaikan pekerjaan ini," ujar dia dalam keterangan resmi.

Secara teknis, jalan selebar 5,5 meter ini berdiri di atas lahan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Selain itu, terdapat jalur pipa air milik PT Tirta Jaya di bawah permukaan jalan yang selama ini menjadi salah satu hambatan administratif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menempuh jalur komunikasi terbuka dengan pengelola pipa guna memastikan konstruksi jalan tetap aman dan berkualitas.

Pengerjaan pengaspalan yang dimulai pada November 2025 ini memiliki fungsi strategis bagi mobilitas publik. Selain mempermudah akses pendidikan bagi siswa di dua sekolah negeri (SD dan SMP) di kawasan tersebut, jalan ini juga menjadi urat nadi penting yang terhubung langsung dengan Jalan KH Mas Mansyur sebagai salah satu jalur arteri utama di Jakarta Pusat.

Gubernur Pramono, yang didampingi Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo dan Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, menegaskan bahwa percepatan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan pemerataan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat tanpa terhambat persoalan birokrasi.