Jutaan Pemilih Muslim India Hilang dari Daftar Sebelum Pemilu, Ada Apa?

LANGIT7.ID-Jakarta; Jutaan warga Benggala Barat, India, terancam kehilangan hak pilih menjelang pemilihan daerah, setelah Election Commission of India menghapus lebih dari sembilan juta nama dari daftar pemilih melalui proses yang disebut special intensive revision (SIR).

Angka itu setara dengan sekitar 12 persen dari total pemilih di negara bagian tersebut. Sekitar enam juta di antaranya dikategorikan sebagai tidak hadir atau telah meninggal, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi melalui pengadilan khusus.

Penghapusan massal ini memantik kontroversi karena analisis sejumlah wilayah menunjukkan pola yang tidak merata — nama-nama yang dihapus lebih banyak berasal dari daerah dengan populasi Muslim tinggi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kebijakan tersebut berdampak tidak proporsional terhadap komunitas tertentu.

Peneliti dari SABAR Institute menilai ada yang janggal dalam jalannya proses ini. "Ada indikasi adanya motif di balik proses yang dilakukan secara terburu-buru ini. Pengamat mikro didatangkan dari luar daerah tanpa pengetahuan lokal, prosesnya juga kurang transparan, dan daftar bahkan dipublikasikan pada tengah malam," tulis laporan Al Jazeera, dikutip Rabu (22/4/2026).

Dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Nabijan Mondal (73), yang mengaku selalu menggunakan hak pilihnya selama puluhan tahun, mendapati namanya kini tidak tercantum dalam daftar. "Pada pemilu kali ini, seluruh keluarga saya akan memilih, tetapi saya tidak bisa. Saya tidak terlalu memahami hal-hal seperti ini, dan tidak tahu bahwa perbedaan nama bisa membuat saya tidak dapat memilih," ujarnya.

Nasib serupa dialami Sohidul Islam (49), warga Murshidabad, yang mengaku telah melengkapi dokumen namun tetap terdepak dari daftar pemilih. "Saya sangat terpukul. Kepada siapa saya harus mengadu? Saya tidak pernah menyangka nama saya akan dihapus dari daftar. Sekarang saya hanya ingin fokus agar nama saya bisa dimasukkan kembali, meskipun harus kehilangan waktu dan biaya," lapornya.

Kelompok oposisi menuding proses ini sarat kepentingan politik dan merupakan upaya sistematis untuk menyingkirkan pemilih yang dianggap tidak berpihak pada Bharatiya Janata Party yang berkuasa.

Otoritas pemilu menampik tudingan itu. Mereka menyatakan revisi daftar dilakukan semata untuk membersihkan data ganda dan entri yang tidak valid.

Namun dengan proses yang dinilai minim transparansi dan berjalan terburu-buru, banyak pihak khawatir kebijakan ini justru berujung pada krisis demokrasi — di mana jutaan warga, terutama dari kelompok rentan, kehilangan hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.