Mensesneg Pilih Fokus Kerja, Enggan Terbawa Isu Penyadapan, Tapi Istana Tingkatkan Kewaspadaan

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Prasetyo memilih tidak berspekulasi mengenai isu tersebut.

Ia mengaku belum menerima informasi terkait dugaan keterlibatan pimpinan partai politik.

"Keterlibatan ketum parpol? Aku belum dengar," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya mengenai pertemuan antarpartai politik, Prasetyo mengatakan konsolidasi merupakan agenda rutin. Namun, menurut dia, tidak semua pembahasan dalam pertemuan tersebut harus disampaikan kepada publik.

"Ya kan rutin kita kalau konsolidasi. Pertemuan-pertemuan juga rutin. Tapi kan tidak semuanya kita sampaikan," katanya.

Minta Kasus Diusut Transparan

Meski enggan menanggapi dugaan keterlibatan pihak tertentu, Prasetyo menegaskan kasus penyadapan ilegal harus ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia meminta proses penanganan perkara dilakukan

secara transparan dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. "Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Istana Tetap Waspada

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya musuh dalam selimut di lingkungan Kabinet Merah Putih, Prasetyo menegaskan pemerintah tetap menjaga kewaspadaan. Menurut dia, kewaspadaan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa harus menimbulkan kepanikan.

"Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus," ujarnya. Namun, Prasetyo tidak ingin isu tersebut berkembang menjadi pembahasan mengenai evaluasi atau pembersihan internal pemerintahan. Ia meminta seluruh pegawai tetap fokus menjalankan tugas masing-masing. "Pegawai dulu, pegawai dulu.

Fokus kerja lah," katanya. Prasetyo menegaskan penanganan kasus penyadapan harus berjalan sesuai hukum. Sementara itu, aktivitas pemerintahan diharapkan tetap berlangsung tanpa terganggu berbagai spekulasi yang berkembang.

(*/saf)