Oleh: Prof Didik J.Rachbini (Rektor Universitas Paramadina)
LANGIT7.ID-Jakarta;Ketika krisis politik terjadi, semakin terlihat bahwa Gibran berada dalam posisi sulit. Wakil Presiden itu harus menanggung beban politik yang diwariskan oleh ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Membandingkan Gibran dengan Mohammad Hatta, B.J. Habibie, atau Sultan Hamengkubuwono X jelas seperti membandingkan bumi dan langit. Gibran kini menghadapi konsekuensi politik yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia bukan cerminan perjuangan politiknya sendiri ataupun hasil dari perjalanan panjang seorang aktivis sebagaimana lazimnya seorang pemimpin.
Gibran lebih menggambarkan sosok anak muda yang berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibentuk oleh perjalanan kepemimpinannya sendiri.
Aktor utama di balik situasi tersebut, menurut pandangan penulis, adalah ayahnya, bukan dirinya. Gibran menjadi bagian dari ambisi politik Jokowi sekaligus permainan politik Indonesia yang masih diwarnai berbagai persoalan demokrasi. Jokowi, dengan latar belakang sebagai pengusaha mebel, dinilai tidak memperhitungkan risiko politik dari langkah tersebut.
Bahkan, Mohammad Hatta yang memiliki kematangan politik sekalipun tidak mampu sepenuhnya mengatasi konfliknya dengan Soekarno. Namun, setelah Gibran menerima pencalonan, mengikuti kontestasi, dan memperoleh jabatan publik, ia tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya. Kini, risiko politik tersebut harus dihadapi dan dipertanggungjawabkan sendiri.
Popularitas dan kegaduhan politik yang melekat pada Jokowi menjadi warisan yang tidak mudah ditanggung. Selama ini, warisan tersebut terus menjadi sumber kontroversi berkepanjangan. Popularitas Jokowi pernah melesat melalui strategi pemasaran politik, termasuk penggunaan ikon mobil SMK yang kontroversial sebagai materi kampanye. Hal itu menandai keberhasilan politik elektoral yang meriah, tetapi belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi.
Inilah salah satu risiko demokrasi langsung: popularitas tidak selalu menjadi indikator kualitas dan kapasitas kepemimpinan. Gibran, yang menurut penilaian penulis belum memiliki kapasitas dan pengalaman kepemimpinan memadai, harus masuk ke dalam lingkaran politik elite yang keras.
Dalam berbagai kontroversi politik, Gibran kemudian menjadi sasaran kritik, meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam setiap keputusan politik ayahnya. Untuk mengawal posisi politik Gibran, Jokowi selama dua tahun terakhir dinilai terus berupaya mempertahankan pengaruh setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Upaya tersebut dilakukan bukan melalui kekuasaan formal, melainkan melalui jaringan dan pengaruh politik yang masih dimilikinya di lingkungan pemerintahan Prabowo.
Namun, kiprah tersebut dinilai menghadapi hambatan setelah mencuatnya persoalan penyadapan terhadap presiden yang menjadi perbincangan publik. Gibran, yang dalam pandangan penulis menjadi bagian dari eksperimen politik tersebut, kini menghadapi risiko yang tidak ringan.
Gibran sebenarnya merupakan bagian dari eksperimen politik besar yang dirancang dan berlangsung menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi. Setelah upaya memperpanjang masa jabatan melalui wacana tiga periode tidak terwujud, eksperimen politik tersebut dinilai menjadi jalan untuk mempertahankan pengaruh setelah masa jabatan konstitusional berakhir. Inilah yang disebut sebagai kekuasaan pascakekuasaan.
Seorang presiden yang masa jabatannya telah berakhir secara konstitusional seharusnya menghormati batas kekuasaan. Namun, ada pula kecenderungan untuk mempertahankan pengaruh politik melalui jaringan dan kekuatan yang masih dimiliki. Praktik semacam ini berpotensi membentuk pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat.
Penulis menilai kecenderungan tersebut terlihat dalam pemerintahan Prabowo melalui keberadaan sejumlah figur yang dianggap memiliki kedekatan politik dengan Jokowi, seperti Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, Ahmad Riza Patria, dan figur lainnya.
Seorang presiden, terlebih yang telah berkuasa selama dua periode, tentu memiliki pengaruh politik yang besar. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan: meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas konstitusi atau mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu, maupun anggota keluarga.
Jokowi dinilai memilih pilihan kedua, bahkan dengan meninggalkan PDI Perjuangan yang sebelumnya menjadi kendaraan politik dan partai yang membesarkannya.
Pilihan tersebut, menurut penulis, mencerminkan ambisi mempertahankan kekuasaan pribadi. Dalam skenario ini, Gibran menjadi bagian dari eksperimen politik dinasti dan pewarisan pengaruh melalui dukungan kekuasaan pascakekuasaan.
Praktik pewarisan kekuasaan semacam ini merupakan salah satu persoalan serius dalam demokrasi karena berpotensi mengabaikan prinsip konstitusional dan kesetaraan dalam kompetisi politik.
Ketika Gibran menjabat sebagai wakil presiden, pengaruh politik ayahnya tidak otomatis melekat pada dirinya. Karena itu, menurut penulis, muncul dilema ketika posisi politik Gibran masih membutuhkan dukungan kekuatan dari luar jabatan formal yang dimilikinya. Di sinilah letak persoalan Gibran sebagai bagian dari eksperimen politik ayahnya.
Situasi tersebut berbeda dengan perjalanan para pendiri bangsa seperti Hatta, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim yang ditempa melalui perjuangan politik panjang. Mereka membangun kapasitas kepemimpinan melalui pengalaman dan proses yang tidak singkat.
Sebaliknya, Jokowi yang berasal dari latar belakang pengusaha mebel dinilai menjalankan eksperimen politik yang dangkal. Ambisi mempertahankan pengaruh kekuasaan pada penghujung masa jabatannya diwujudkan melalui penempatan Gibran dalam skenario pewarisan pengaruh politik yang diharapkan berhasil berkat popularitas keluarga.
Namun, setelah dua tahun berjalan, eksperimen tersebut dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Gibran harus menghadapi risiko politik yang besar. Beban itu bukan hanya ditanggung dirinya sendiri, melainkan juga berdampak terhadap kualitas demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran akibat praktik politik yang mengabaikan prinsip konstitusional.
Gibran pernah disebut sebagai "anak ingusan" oleh Panda Nababan karena memperoleh jabatan tinggi tanpa melalui proses panjang pembentukan kepemimpinan nasional.
Jabatan wakil presiden yang diperolehnya, menurut kritik penulis, tidak sepenuhnya mencerminkan proses pembentukan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan negara dan demokrasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya mempertahankan pengaruh politik keluarga.
Secara formal, Gibran mengikuti pemilihan umum dan memperoleh mandat elektoral. Namun, penulis menilai kekuasaan Jokowi menjadi salah satu faktor utama yang menopang pencalonannya. Penulis juga menyoroti dugaan ketidaknetralan aparat, termasuk kepolisian, dalam proses politik tersebut.
Dalam pandangan penulis, hukum dan aparat negara telah digunakan untuk mendukung kepentingan eksperimen politik tersebut. Kondisi ini dinilai merusak institusi demokrasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Praktik demokrasi Indonesia dalam dua dekade terakhir dinilai semakin jauh dari prinsip kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan kompetisi politik.
Jokowi, dengan pengaruh politiknya yang besar, pernah dijuluki sebagai "Raja Jawa". Namun, pengaruh tersebut kini menghadapi berbagai persoalan politik. Penulis menilai gaya kepemimpinan Jokowi terlalu bertumpu pada kekuasaan, sementara pemahaman terhadap prinsip demokrasi dan konstitusi tidak cukup kuat.
Indonesia pun harus menanggung risiko dari praktik politik tersebut. Institusi demokrasi dan konstitusi dinilai mengalami pelemahan akibat berbagai upaya manipulasi kepentingan politik.
Salah satu contohnya adalah perubahan ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran mengenai bagaimana kepentingan keluarga penguasa dapat bersinggungan dengan proses dan institusi konstitusional negara.
Pelajaran penting lainnya menyangkut etika politik. Gibran memang memperoleh kemenangan elektoral yang memberikan legitimasi hukum melalui pemilihan umum. Namun, persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan tetap menjadi bagian dari perdebatan demokrasi.
Dalam kasus ini, penulis menilai Jokowi telah memperlihatkan praktik politik yang bermasalah dari sisi etika dan tanggung jawab demokrasi.
Legitimasi elektoral memang dapat diperoleh melalui pemilihan umum yang sah, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus persoalan etika dalam proses menuju kekuasaan.
Inilah warisan politik yang dipertontonkan oleh seorang pemimpin yang dinilai berhasil dalam pemasaran politik, tetapi memiliki keterbatasan dalam pemahaman mengenai etika dan prinsip demokrasi.
Gibran, sebagai bagian dari eksperimen politik ayahnya, memasuki arena kekuasaan dengan membawa beban legitimasi yang berat. Namun, ia tidak memiliki tingkat popularitas dan kekuatan politik sebesar ayahnya. Cara-cara politik yang ditempuh Jokowi kini menjadi objek perdebatan etik dan politik yang akan terus membayangi perjalanan kepemimpinan Gibran.
Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina(lam)