LANGIT7.ID-Jakarta; Dalam dinamika politik dan perebutan kekuasaan saat ini, peran Megawati Soekarnoputri perlu mendapat perhatian. Menurut saya, Megawati memiliki peran penting dalam mencegah upaya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui perubahan konstitusi.
Persoalan ini bermula pada 2022 ketika muncul wacana mengubah ketentuan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Gagasan tersebut antara lain dikaitkan dengan tingginya popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggapan bahwa masyarakat masih menginginkan kepemimpinannya berlanjut.
Dalam pandangan saya, wacana tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai pernyataan sejumlah menteri pada masa pemerintahan Jokowi yang membuka pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.
Salah satu cara untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah dengan memanfaatkan rencana amendemen UUD 1945 di MPR RI. Saya sendiri merupakan anggota Komite Kajian Ketatanegaraan yang beranggotakan mantan anggota DPR dari berbagai partai politik, intelektual, serta guru besar dari berbagai bidang keilmuan.
Dalam kapasitas tersebut, saya merasakan bahwa pada 2023-2024 wacana amendemen konstitusi semakin menguat. Ketika itu, kekuatan politik Jokowi dinilai sangat besar dan sebagian besar partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahannya. Kondisi tersebut berpotensi mempermudah upaya mendorong perubahan masa jabatan presiden.
Namun, menurut saya, sikap Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu faktor penting yang menghambat gagasan tersebut. Penolakan PDIP terhadap wacana tiga periode memperlihatkan adanya batas politik yang tidak mudah ditembus.
Pada Oktober 2023, Adian Napitupulu menyampaikan bahwa hubungan Jokowi dan Megawati mengalami keretakan. Hal itu dikaitkan dengan penolakan Megawati terhadap gagasan perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
Di sisi lain, Puan Maharani membantah bahwa Jokowi pernah meminta Megawati mendukung wacana tersebut. Jokowi juga beberapa kali menyampaikan bantahan secara terbuka dan menyatakan akan tetap mematuhi konstitusi.
Meski demikian, sebagai pengamat dinamika politik, saya menilai pernyataan-pernyataan tersebut perlu dibaca dalam konteks komunikasi dan kepentingan politik saat itu. Publik perlu membedakan antara pernyataan resmi, dinamika di balik layar, dan tindakan nyata para aktor politik.
Menurut saya, persoalan ini penting mendapat perhatian karena sejarah demokrasi Indonesia tidak boleh mengabaikan peran pihak-pihak yang mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden.
Peran Megawati perlu dicatat sebagai bagian dari sejarah politik Indonesia. Ini merupakan pertarungan antara komitmen terhadap konstitusi dan kepentingan memperpanjang kekuasaan. Dalam pandangan saya, Megawati berada pada posisi mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden, sementara wacana tiga periode justru berpotensi melemahkan prinsip tersebut.
Megawati menunjukkan sikap politik yang konsisten dalam mempertahankan ketentuan konstitusi ketika muncul wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Meskipun gagasan tiga periode kerap dibantah, dampak politik yang mungkin ditimbulkannya tetap perlu menjadi perhatian.
Ke depan, masyarakat tidak boleh mudah menerima setiap pernyataan politik tanpa mencermati tindakan dan kepentingan di baliknya. Politik merupakan arena pertarungan kepentingan yang terkadang menghadirkan perbedaan antara pernyataan di ruang publik dan dinamika yang berlangsung di balik layar.
Dalam kasus wacana tiga periode, Jokowi pernah menyatakan bahwa pihak yang mengusulkan gagasan tersebut mungkin ingin mencari muka, menampar muka, atau menjerumuskannya. Pernyataan itu dapat dibaca sebagai bentuk penolakan terhadap gagasan tersebut. Namun, menurut saya, publik tetap perlu mencermati keseluruhan dinamika politik yang berkembang ketika itu.
Saya menilai sikap Megawati merupakan bentuk komitmen terhadap demokrasi konstitusional. Sikap tersebut juga memberikan contoh bahwa kepentingan institusional partai politik semestinya berjalan seiring dengan kepentingan nasional.
Megawati pernah mengikuti pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Ia kalah pada putaran kedua dan mengakhiri masa jabatannya melalui proses pergantian pemerintahan secara konstitusional. Menurut saya, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya menerima mekanisme demokrasi dan menghormati pembatasan kekuasaan.
Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dari konsolidasi demokrasi Indonesia. Pergantian presiden tidak lagi harus bergantung pada krisis politik, melainkan ditentukan melalui keputusan pemilih.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian melanjutkan pemerintahan dan menghadapi berbagai kritik masyarakat. Namun, menurut penilaian saya, masa pemerintahannya tetap memperlihatkan keberlanjutan mekanisme demokrasi dan pergantian kekuasaan secara konstitusional.
Sebaliknya, pada masa pemerintahan Jokowi, popularitas dan berbagai pujian terhadap pemerintahannya berjalan beriringan dengan kritik mengenai pelemahan institusi, konstitusi, dan demokrasi.
Dinamika transisi kepemimpinan pada akhir pemerintahan Jokowi juga diwarnai berbagai kontroversi dan pertarungan kepentingan politik. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan pengaruh kekuasaan.
Kesimpulannya, Megawati telah memainkan peran penting dalam mempertahankan prinsip pembatasan masa jabatan presiden. Sikap tersebut pernah disampaikan pada 10 Januari 2023 dalam peringatan HUT ke-50 PDIP. Ketika itu, Megawati menegaskan partainya tidak membuka ruang bagi penambahan masa jabatan presiden.
Selanjutnya, pada 5 Agustus 2024, Megawati kembali mengingatkan bahaya wacana tiga periode. Ia menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi merusak negara dan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam konstitusi.
Sikap tersebut patut menjadi bagian dari catatan sejarah demokrasi Indonesia, terutama mengenai pentingnya menjaga konstitusi agar kekuasaan tidak terpusat terlalu lama pada satu orang. (*)
