DPR Kritik Kinerja Pemerintah Soal Rehabilitasi Hutan Bakau

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, secara tegas mengkritik kinerja pemerintah untuk mencapai target rehabilitasi hutan bakau (mangrove) yang saat ini baru mencapai 60 ribu hektar.

Hal ini menanggapi apa yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk meminta dukungan internasional dalam mengejar target seluas 600.000 hektar hingga 2024. Menurutnya, pemerintah hanya membuat target yang besar namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.

"Dukungan pemerintah sangat lemah, bahkan dari sisi kelembagaan terlihat semakin tidak fokus dengan penggabungan kelembagaan bakau dan gambut," kata Johan dalam siaran persnya, Jumat (5/11).

Dilihat dari realisasi anggaran, politisi PKS ini menilai serapannya sangat rendah. Per September 2021 lalu, baru terserap 22,02 persen untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi yang dilakukan oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

Baca juga: DPR Desak Pemerintah Percepat Pembangunan Pengadilan Tinggi Negeri

"Saya menilai progres kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove belum berjalan optimal dan terlihat lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, serta lemahnya serapan penanaman membuat target selalu tidak tercapai setiap tahun," katanya.

Tahun 2022 mendatang, Johan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan luasan rehabilitasi mangrove sebesar 184.155 hektar. Namun, jika pemerintah tidak fokus maka akan terjadi adalah laju kerusakan yang lebih besar daripada upaya rehabilitasi hutan bakau.

Johan juga meyoroti berbagai kegagalan rehabilitasi hutan bakau yang dilakukan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemilihan lokasi penanaman yang tidak sesuai, penggunaan spesies tanaman yang tidak tepat untuk penanaman, kurangnya pengetahuan silvikultur petugas lapangan, hingga buruknya koordinasi antar lembaga pemerintah.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini juga berharap pemerintah segera mengevaluasi tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan bakau. Sebab, tingkat keberhasilannya selama ini tidak lebih dari 20 persen.

Baca juga: Kisruh Pinjol, Anggota DPR: Perlu Pembenahan Komprehensif Institusi OJK

"Saya tekankan agar kesuksesan kegiatan rehabilitasi Hutan Bakau dilihat dari kriteria efektivitas, tingkat biodiversitas hayati dan efisensi untuk mengembalikan fungsi hutan bakau seperti semula," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa negara kita kehilangan 900.000 hektar mangrove. Padahal mangrove berperan penting untuk mempercepat penurunan emisi karbon. Selain itu ekosistem hutan mangrove memiliki peran sangat penting bagi kehidupan nelayan karena selalu berhubungan langsung dengan ekosistem hutan bakau.

Lebih lanjut, Johan mengimbau agar pemerintah selalu melibatkan nelayan secara aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan bakau agar berfungsi memberikan kesejahteraan bagi nelayan.

"Saya mendorong pemerintah untuk bekerja keras menjaga ekosistem hutan bakau secara ekologis dan ekonomis dengan pola kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan peduli dengan kelestarian lingkungan dalam perencaan pembangunan nasional," imbuhnya.