Ekonom: Pemerintah Perlu Buat Skala Prioritas Belanja Pembangunan di APBN 2023
Muhajirin
Selasa, 16 Agustus 2022 - 19:11 WIB
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza (Dok Pribadi)
Perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023. Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan mendasar yang mesti diselesaikan terlebih dahulu.
Merespon Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidangtahunan di DPR, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza menegaskan bahwa pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar.
Menurut Handi, tema kebijakan fiskal yang diusung oleh Pemerintah pada tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", memiliki tantangan yang tidak ringan, mengingat kita masih menghadapi tingginya ketidakpastian ekonomi global.
"Kita masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan, diantaranya: kualitas sumber daya manusia yang rendah; infrastruktur yang belum memadai; kurangnya produktivitas dan daya saing; birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien; serta belum bebas dari praktik moral hazard khususnya korupsi, jelas Handi melalui keterangan tertulis kepada LANGIT7.ID, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga:Jokowi Usulkan Anggaran 2023 Rp3.000 Triliun, Ini Rinciannya
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina tersebut menerangkan, target pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, akan sangat sulit untuk dicapai.
"Perlu diingat kondisi bahwa pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional. Diperkirakan Windfall tersebut akan segera berakhir pada tahun 2023," ujar Handi.
Merespon Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidangtahunan di DPR, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza menegaskan bahwa pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar.
Menurut Handi, tema kebijakan fiskal yang diusung oleh Pemerintah pada tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", memiliki tantangan yang tidak ringan, mengingat kita masih menghadapi tingginya ketidakpastian ekonomi global.
"Kita masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan, diantaranya: kualitas sumber daya manusia yang rendah; infrastruktur yang belum memadai; kurangnya produktivitas dan daya saing; birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien; serta belum bebas dari praktik moral hazard khususnya korupsi, jelas Handi melalui keterangan tertulis kepada LANGIT7.ID, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga:Jokowi Usulkan Anggaran 2023 Rp3.000 Triliun, Ini Rinciannya
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina tersebut menerangkan, target pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, akan sangat sulit untuk dicapai.
"Perlu diingat kondisi bahwa pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional. Diperkirakan Windfall tersebut akan segera berakhir pada tahun 2023," ujar Handi.