LANGIT.ID, Jakarta -
Presiden Jokowi mengusulkan anggaran sebesar Rp3.000 triliun untuk pemerintahan pada 2023. Ini diumumkannya dalam
Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR.
Jokowi mengatakan,
anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan kesinambungan program JKN.
"Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara," kata Jokowi dalam pidatonya, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga: Selain Baju Paksian, Jokowi Pernah Kenakan 6 Baju Adat Lain di Acara NegaraSelain itu, ada pula anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jokowi mengharapkan, anggaran tersebut dalam jangka panjang akan mampu memotong rantai kemiskinan.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Agar subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun.
"Kita harus memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," kata Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga akan melakukan peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan. Ini termasuk peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
"Pemerintah berkomitmen memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," katanya.
Sementara itu, infrastruktur dianggarkan Rp392 triliun untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar. Hal tersebut mencakup mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan infrastruktur energi dan pangan terjangkau dengan memperhatikan aspek lingkungan serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
(bal)