Kominfo Bantah Beri Sanksi Telkom dan PLN Terkait Kebocoran Data Indihome
Fajar adhitya
Selasa, 23 Agustus 2022 - 23:50 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (Foto: Istimewa)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah telah menjatuhkan sanksi terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Telkom Indonesia (Telkom) terkait kebocoran data pribadi pelanggan Indihome. Sejauh ini, Kominfo masih melakukan investigasi.
"Menteri Komunikasi dan Informatika tidak pernah menyatakan bahwa Telkom dan PLN telah menerima sanksi dari Kementerian Kominfo atas kasus dugaan kebocoran data pribadi pada kedua perusahaan tersebut," kata Dirjen Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan persnya, Selasa (23/8/2022).
Baca Juga:Kominfo Ungkap Sejumlah Hambatan Blokir Situs Judi Online
Semuel menjelaskan konteks Menkominfo Johnny G Plate saat menjawab pertanyaan wartawan terkait sanksi terhadap PLN dan Telkom. Menteri Johnny bermaksud menjelaskan pemberian sanksi bila kedua perusahaan terbukti lalai melindungi data konsumen.
"Konteks pernyataan Menteri Kominfo adalah bahwa sanksi akan diberikan 'jika' PLN dan/atau Telkom terbukti melanggar kewajiban pelindungan data pribadi berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo," ujar Semuel.
Kominfo telah memanggil PLN pada tanggal 20 Agustus 2022 dan Telkom pada tanggal 22 Agustus 2022. Kementerian sedang berupaya mendalami dan menginvestigasi lebih lanjut oleh laporan yang diberikan oleh kedua perusahaan. "Upaya peningkatan keamanan siber perlu segera dilakukan oleh kedua perusahaan untuk mencegah kemungkinan kerugian lain di kemudian hari," ucap Semuel.
Semuel menambahkan, Kominfo juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi kebocoran data. Kerjasama dengan BSSN dirasa perlu terus dilakukan untuk audit dan peningkatan keamanan siber kedua perusahaan.
"Menteri Komunikasi dan Informatika tidak pernah menyatakan bahwa Telkom dan PLN telah menerima sanksi dari Kementerian Kominfo atas kasus dugaan kebocoran data pribadi pada kedua perusahaan tersebut," kata Dirjen Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan persnya, Selasa (23/8/2022).
Baca Juga:Kominfo Ungkap Sejumlah Hambatan Blokir Situs Judi Online
Semuel menjelaskan konteks Menkominfo Johnny G Plate saat menjawab pertanyaan wartawan terkait sanksi terhadap PLN dan Telkom. Menteri Johnny bermaksud menjelaskan pemberian sanksi bila kedua perusahaan terbukti lalai melindungi data konsumen.
"Konteks pernyataan Menteri Kominfo adalah bahwa sanksi akan diberikan 'jika' PLN dan/atau Telkom terbukti melanggar kewajiban pelindungan data pribadi berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo," ujar Semuel.
Kominfo telah memanggil PLN pada tanggal 20 Agustus 2022 dan Telkom pada tanggal 22 Agustus 2022. Kementerian sedang berupaya mendalami dan menginvestigasi lebih lanjut oleh laporan yang diberikan oleh kedua perusahaan. "Upaya peningkatan keamanan siber perlu segera dilakukan oleh kedua perusahaan untuk mencegah kemungkinan kerugian lain di kemudian hari," ucap Semuel.
Semuel menambahkan, Kominfo juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi kebocoran data. Kerjasama dengan BSSN dirasa perlu terus dilakukan untuk audit dan peningkatan keamanan siber kedua perusahaan.