Kebocoran Data

Twitter memastikan, data bocor di forum online merupakan kumpulan data yang tersedia untuk umum. Menurut Twitter, data tersebut dipastikan bukan data pribadi yang penting.

Meski melakukan eksploitasi data, tim peretas menghindari penguncian XEN, RHEL atau tuan rumah peralatan terbang, seperti radar, kontrol lalu lintas udara, dan semacamnya.

Pratama mengatakan Komisi PDP tidak hanya mengawasi, tapi juga melakukan penegakkan aturan serta menciptakan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data.

Dalam deskripsi data yang dibocorkan, memuat nama, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, serta pendapatan pengguna MyPertamina, mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan.

Ketua MOX, Khoirul Anam mengatakan, universitas akan terus mengedepankan kreativitas hingga kolaborasi serta project social yang berdampak besar pada masyarakat.

Cak Imin menegaskan Indonesia saat ini sedang darurat teknologi informasi. Dia menilai situasi tersebut menjadi momentum untuk mereformasi total sistem informasi agar tak mudah dimasuki pihak tak bertanggungjawab.

RUU PDP mencakup pemahaman soal maraknya peretasan data yang salah satunya disebabkan karena belum diterapkannya sistem pengamanan siber di semua instansi.

Puan mengatakan kasus kebocoran data bukan hanya menyangkut keamanan negara, melainkan juga data pribadi warga yang sudah tidak terhitung lagi banyaknya.

Informasi dugaan kebocoran data ini diungkap oleh Dark Tracer melalui akun Twitternya, dengan handle @darktracerint. Dalam cuitannya, Dark Tracer mengklaim kebocoran data ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

DPR RI mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Menurut Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.

Peretas (hacker) bernama Bjorka menghebohkan masyarakat Indonesia. Aksinya membobol data instansi besar Tanah Air membuatnya dicari berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Seorang hacker Bjorka ramai dibicarakan publik, bahkan saat ini menjadi buronan negara karena membocorkan data-data pejabat termasuk Presiden Joko Widodo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan peningkatan kemampuan personil maupun sistem agar secara berkala sistem keamanan siber dapat disempurnakan.