Adanya peta jalan keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Adapun peta jalan keamanan siber disebutnya sangat mendesak, seperti halnya saat DPR melahirkan peta jalan keamanan laut.
Secara gamblang, salah satu anggota Breached Forum ini membocorkan data instansi besar Indonesia, mulai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indihome, informasi registrasi kartu SIM, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengklaim data pejabat yang disebar peretas Bjorka bukanlah data spesifik. Ia juga menyebut data-data tersebut sudah usang.
Mahfud menuturkan bahwa kebocoran data saat ini bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia. Menurutnya, data tersebut bisa saja didapatkan dari berbagai sumber.
Bjorka kembali berulah dengan mengunggah sejumlah data pribadi pejabat tinggi Indonesia. Terbaru, Bjorka membagikan data pribadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lewat channel Telegram-nya.
Kejahatan siber tak henti-hentinya terjadi. Celah kerentanan seolah selalu terbuka sehingga sangat memudahkan pelaku melakukan peretasan dan pencurian data.
Penyebaran data pribadi secara ilegal bisa masuk kategori doxing dan transmisi data pribadi. Warganet yang turut menyebarkan data pribadi yang didapat Bjorka dapat dipidana merujuk UU ITE.
RUU PDP akan memberikan kepastian hukum yang berkekuatan tetap dalam melindungi data pribadi masyarakat di ranah digital. Selain itu, RUU PDP sangat dibutuhkan mengingat serangan siber di Indonesia pun sudah kian marak.
Anggota forum online dari Breached Forums bernama Bjorka kembali berulah. Terkini, peretas itu mengekspos kebocoran 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jadi dalam kesimpulannya tadi semua melaporkan bahwa (struktur data) tidak sama, tapi ada beberapa file yang ada kemiripannya. Untuk itu, dari semua operator begitu juga dari Dukcapil, kita sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi, ucap Semuel.