Kebocoran 1,3 Miliar Data Simcard HP, Kominfo: Kita Investigasi Lagi

LANGIT7.ID - , Jakarta - Akhir Agustus lalu, 1,3 miliar data registrasi kartu SIM masyarakat Indonesia bocor dan dijual di forum online, Breached.to dengan harga USD50.000 (sekitar Rp700 juta). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menampik sumber kebocoran tersebut berasal dari pihaknya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, Kominfo menindaklanjuti dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia dengan berkoordinasi bersama ekosistem pengendali data.

Baca juga: TV Digital Beralih ke Multiple ASO, Ini Alasan Kominfo

“Kami baru saja rapat koordinasi dengan seluruh operator seluler, Dukcapil (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil), ada juga dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Cyber Crime Polri, dan Ditjen PPI (Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo) sebagai pengampu untuk operator seluler,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Langit7.id dari situs resmi Kominfo, Senin (05/09/2022).

Dirjen Semuel menjelaskan, BSNN akan membantu operator seluler dan Dukcapil melakukan klasifikasi data lebih dalam.

“Jadi kita cari supaya kita tahu di mana, data siapa yang yang bocor, dan bagaimana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya. Karena itu juga hadir tadi dari Cyber Crime Polri yang akan mendapatkan data input dari hasil investigasi dan akan menindaklanjuti,” tuturnya.

Dalam koordinasi tersebut disimpulkan, dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang muncul di situs Breached.to berkaitan dengan NIK dan nomor telepon.

Baca juga: Kominfo Bantah Beri Sanksi Telkom dan PLN Terkait Kebocoran Data Indihome

“Jadi dalam kesimpulannya tadi semua melaporkan bahwa (struktur data) tidak sama, tapi ada beberapa file yang ada kemiripannya. Untuk itu, dari semua operator begitu juga dari Dukcapil, kita sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi,” ucap Semuel.

Semuel menjelaskan, setiap terjadi kebocoran data pribadi setidaknya terdapat dua unsur pencegahan, yakni secara adminsitratif dan memastikan sumber kebocoran data.

“Pelanggaran administratif atau complains yaitu para penyedia, karena sesuai dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) setiap pengendali data wajib menjaga keamanan dan juga kerahasiaannya. Semua harus memastikan, mengecek jangan sampai kebocorannya itu belum ditutup misalnya kalau ada kebocoran, ini yang kita sampaikan tadi,” ujar Semuel.

Baca juga: Kominfo Gandeng BSSN Usut Dugaan Kebocoran Data Indihome