Berkaca dari Kasus Bjorka, Pemerintah Diminta Benahi Keamanan Siber

LANGIT7.ID, Jakarta - Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ridi Ferdiana, menilai upaya peretasan data pribadi tak bisa dihindari. Kasus kebocoran data dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi cerminan pemerintah dalam membenahi keamanan siber.

"Terlepas benar atau tidaknya data bocor karena sistem siber Indonesia yang lemah atau social engineering. Kejadian Bjorka adalah sinyal nyata berupa kritik membangun kepada pemerintah untuk bebenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi," kata Ridi seperti dilansir dari laman resmi UGM, Selasa (13/9/2022).

Baca Juga: Legislator Dorong Pemerintah Bentuk Roadmap Keamanan Siber

Ridi mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu melakukan peningkatan kemampuan personil maupun sistem agar secara berkala sistem keamanan siber dapat disempurnakan. Terlebih, Indonesia memiliki banyak talenta yang ahli di bidang keamanan yang dapat berkontribusi besar untuk melangkah bersama dalam membangun fondasi yang memadai.

"Pemerintah juga harus selalu berkoordinasi secara rutin dengan para ahli di Indonesia untuk mengamankan data yang semakin banyak di tanah air," ucapnya.

Baca Juga: Data Vaksin Diduga Bocor, Kemenkes Diminta Lakukan Penanganan

Ridi mengatakan bukan pekerjaan mudah untuk mengungkap Bjorka. Namun, ada beberapa hal yang lebih penting dibandingkan apa yang dilakukan Bjorka, yaitu bagaimana pemerintah dan institusi yang menjadi role model mulai berbenah diri untuk mengamankan dan menghargai data pribadi maupun data masyarakat yang disimpan.

"Setelah kasus tersebut mencuat, wajib dilakukan pendaftaran PSE sehingga pemerintah harus menjadi role model bagaimana sistem elektronik dijalankan. Itu harus mulai dibuktikan dengan berbagai sistem pemerintah yang memiliki kebijakan privasi, ketentuan keamanan data, dan juga kepatutan pada aturan keamanan data," ujar Ridi.

Baca Juga:

Pemerintah Bakal Bentuk Emergency Response Team Cegah Kebocoran Data

Mahfud MD Akui Ada Kebocoran Data Negara, Tapi Belum Membahayakan

RUU PDP Segera Disahkan, DPR Harap Tak Ada Lagi Kebocoran Data Pribadi