Pratama mengatakan Komisi PDP tidak hanya mengawasi, tapi juga melakukan penegakkan aturan serta menciptakan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data.
Dalam deskripsi data yang dibocorkan, memuat nama, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, serta pendapatan pengguna MyPertamina, mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan.
Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya menyebut bahwa satgas keamanan digital yang dibentuk pemerintah jangan sekadar menangkap Bjorka saja. Tapi ada fokus yang lebih utama, yakni pengelolaan data.
Puan mengatakan kasus kebocoran data bukan hanya menyangkut keamanan negara, melainkan juga data pribadi warga yang sudah tidak terhitung lagi banyaknya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menegaskan bahwa penangkapan dan penetapan pemuda penjual es di Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah (MAH) sebagai tersangka kasus peretasan Bjorka, tidak nyambung dan dipaksakan.
Melansir dari Kaspersky, Kamis (15/9/2022) peretas topi hitam adalah penjahat yang membobol jaringan komputer dengan niat jahat. Mereka mengeksploitasi sistem korbannya dengan memasukkan malware untuk menghancurkan file.
Peretas (hacker) bernama Bjorka menghebohkan masyarakat Indonesia. Aksinya membobol data instansi besar Tanah Air membuatnya dicari berbagai pihak, termasuk pemerintah.
Hacker atau peretas bisa dibilang kelompok paling menakutkan. Tanpa diketahui, mereka bisa mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan sistem jaringan untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem.
Seorang hacker Bjorka ramai dibicarakan publik, bahkan saat ini menjadi buronan negara karena membocorkan data-data pejabat termasuk Presiden Joko Widodo.
Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan peningkatan kemampuan personil maupun sistem agar secara berkala sistem keamanan siber dapat disempurnakan.
Secara gamblang, salah satu anggota Breached Forum ini membocorkan data instansi besar Indonesia, mulai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indihome, informasi registrasi kartu SIM, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengklaim data pejabat yang disebar peretas Bjorka bukanlah data spesifik. Ia juga menyebut data-data tersebut sudah usang.