Pakar Keamanan Siber: Pengelolaan Data Lebih Utama, Bukan Tangkap Bjorka

LANGIT7.ID, Jakarta - Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun, pelaksanaan dan pembentukan lembaga yang bertugas melindungi data pribadi masih membutuhkan waktu lama.

“Perlu lembaga PDP itu siapa, ketentuan pelaksanaan, itu butuh waktu kurang lebih satu tahun lembaga jadi, aturan pelaksanaannya jadi,” kata Alfons dalam webinar Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital yang digelar Partai Gelora, Rabu (21/9/2022).

Alfons mengatakan, Satgas Keamanan Data yang dibentuk Kemenko Polhukam bisa menjadi jembatan sebelum pelaksanaan dan lembaga yang mengeksekusi UU PDP dibentuk.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU Pelindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang

Namun, dia menyarankan, satgas itu tidak sekadar menangkap Bjorka saja. Tapi ada fokus yang lebih utama, yakni pengelolaan data. Bjorka bisa saja ditangkap, tapi akan muncul Bjorka baru bila pengelolaan data kurang baik.

“Satgas itu jangan dipakai untuk menangkap seorang Bjorka, tetapi lebih kepada pengelolaan data yang baik. Karena, andaikan bjorka ini berhasil ditangkap pun, tetapi pengelolaan data tidak diperbaiki, dalam waktu satu sampai enam bulan Bjorka lain akan muncul,” kata Alfons.

Pengelolaan data yang baik akan menutup pintu kelahiran Bjorka baru. Ini yang mesti menjadi perhatian serius pemerintah. Bukan mencari sosok di balik hacker Bjorka.

Baca Juga: UU PDP Dinilai Masih Punya Celah Hambat Transformasi Digital

“Jika Bjorka tidak ditangkap sekalipun, tetapi datanya bisa dikelolah dengan baik, mereka tidak punya bahan lagi untuk dieksploitasi, jadi Bjorka itu otomatis akan menghilang. Itu pilihannya,” kata Alfons.

Bahaya Kebocoran Data

Di sisi lain, Alfons mengungkapkan bahaya jika data pribadi bocor. Menurut, tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal itu berhubungan dengan data yang dikelolah koorporasi dan instansi pemerintah maupun swasta. Bila korporasi atau instansi mengelolah secara ceroboh, maka otomatis mudah bocor.

“Kita sebagai pemilik data tidak bisa apa-apa. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya mereka mengolah data kita, kalau data bocor, kita yang menderita, yaitu masyarakat pemilik data,” kata Alfons.

Baca Juga: Pengamat: Lembaga Independen Perlu Dibentuk Mengawasi UU PDP

Alfons mengungkapkan, setiap kali ada kebocoran data, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pemilik data lalu instansi sebagai pengelola data.

“Pengelola data ikut menderita, karena paling malu,” kata Alfons.

Alfons mengatakan, setiap kali ada kejadian kebocoran data, pihaknya selalu mengumumkan. Itu bukan untuk menghukum instansi terkait, tapi sebagai bahan analisis agar instansi terkait bisa menutup dan mencegah kebocoran data.

“Itu harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat jangan kemudian menjadi korban eksploitasi. Kita bisa belajar dan jangan terulang lagi,” ujarnya.