Harga BBM Naik, Din Syamsuddin: Rezim Tidak Pro Rakyat
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 03 September 2022 - 21:35 WIB
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin menghadiri Doha International Interfaith Conference, 24-25 Mei 2022. Foto: istimewa.
Eks ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengkritik langkah pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Din menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan biaya lainnya, seperti transportasi dan harga bahan pokok.
Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka rakyat akan semakin sengsara dan sulit untuk bangkit pascapandemi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang didengungkan dalam rangka G-20 (Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit bersama, bangkit lebih kuat).
Baca Juga:Jokowi: Lebih dari 70 Persen BBM Subsidi Dinikmati Kelompok Mampu
"Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat. Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam itu berarti setuju," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Langit7.id, Sabtu (3/9/2022).
Din menuturkan bahwasanya sebagian besar rakyat memilih diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan. Apalagi jika bangkit melawan dengan demonstrasi akan dihadapi secara represif/dengan kekerasan oleh aparat keamanan, sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan mati.
Jika pemerintah bersimpati dan peduli terhadap rakyat, lanjut Din, seharusnya dapat menempuh cara-cara cerdas. Salah satunya seperti menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi tapi akhirnya terbengkalai.
Baca Juga:Ekonom: Pengalihan Subsidi ke BLT Tak Menutup Dampak Kenaikan Harga BBM
Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka rakyat akan semakin sengsara dan sulit untuk bangkit pascapandemi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang didengungkan dalam rangka G-20 (Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit bersama, bangkit lebih kuat).
Baca Juga:Jokowi: Lebih dari 70 Persen BBM Subsidi Dinikmati Kelompok Mampu
"Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat. Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam itu berarti setuju," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Langit7.id, Sabtu (3/9/2022).
Din menuturkan bahwasanya sebagian besar rakyat memilih diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan. Apalagi jika bangkit melawan dengan demonstrasi akan dihadapi secara represif/dengan kekerasan oleh aparat keamanan, sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan mati.
Jika pemerintah bersimpati dan peduli terhadap rakyat, lanjut Din, seharusnya dapat menempuh cara-cara cerdas. Salah satunya seperti menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi tapi akhirnya terbengkalai.
Baca Juga:Ekonom: Pengalihan Subsidi ke BLT Tak Menutup Dampak Kenaikan Harga BBM