Menaker Ida Sebut BSU untuk Pertahankan Daya Beli Pekerja
Mahmuda attar hussein
Selasa, 06 September 2022 - 17:35 WIB
Menaker Ida Fauziah. (Foto: Istimewa).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyebut bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa mempertahankan daya beli pekerja atau buruh.
Bantuan yang berasal dari alih subsidi BBM ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja atau buruh terkait kenaikan harga akibat inflasi.
"Program BSU 2022 dicairkan dan diberikan kepada pekerja atau buruh satu kali atau sekaligus, sebesar Rp600 ribu dan diharapkan selesai secepatnya sebelum akhir tahun anggaran 2022 ini," kata dia dalam FMB9: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Dinilai Jegal Pengembangan Angkutan Umum
Adapun dalam tahap awal, Kemnaker menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan perusahaan sebanyak 5.999.915. Selanjutnya, data ini akan dilakukan verifikasi sesuai syarat dan peraturan Menaker.
"Kami telah koordinasi untuk penerima kartu pra kerja, dan kepada Kementerian Sosial untuk penerima program PKH, dan BKN untuk PNS, bahwa mereka tidak akan menerima program ini," ungkapnya.
Mekanisme pemberian BSU, jelas dia, dimulai dari data BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan Menaker.
Bantuan yang berasal dari alih subsidi BBM ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja atau buruh terkait kenaikan harga akibat inflasi.
"Program BSU 2022 dicairkan dan diberikan kepada pekerja atau buruh satu kali atau sekaligus, sebesar Rp600 ribu dan diharapkan selesai secepatnya sebelum akhir tahun anggaran 2022 ini," kata dia dalam FMB9: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Dinilai Jegal Pengembangan Angkutan Umum
Adapun dalam tahap awal, Kemnaker menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan perusahaan sebanyak 5.999.915. Selanjutnya, data ini akan dilakukan verifikasi sesuai syarat dan peraturan Menaker.
"Kami telah koordinasi untuk penerima kartu pra kerja, dan kepada Kementerian Sosial untuk penerima program PKH, dan BKN untuk PNS, bahwa mereka tidak akan menerima program ini," ungkapnya.
Mekanisme pemberian BSU, jelas dia, dimulai dari data BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan Menaker.