Konversi Elpiji 3 Kg ke Kompor Listrik Tak Diberlakukan Sampai Akhir 2022
Fajar adhitya
Jum'at, 23 September 2022 - 19:44 WIB
ilustrasi (foto: LANGIT7.ID)
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan belum memberlakukan Program Konversi Kompor Elpiji 3 Kg ke Kompor Induksi Listrik.
Saat ini, program konnversi tersebut masih dalam tahap uji coba.
“Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi dari kompor epiji 3 kilogram menjadi kompor induksi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers virtual, Jumat (23/9/2022).
Baca juga:Pedagang Mulai Ancang-Ancang Naikkan Harga: Daripada Keteter
Airlangga memastikan, program konversi komporelpiji 3 kilogram tidak akan diberlakukan pada tahun ini, 2022. Di samping itu, pembahasan anggaran dengan DPR pun masih belum dibicarakan apalagi disetujui.
“Program kompor listrik ini masih merupakan uji coba sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan Solo,” imbuh Airlangga.
Airlangga menjelaskan pernyataan tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Pemerintah juga memantau masukan masyarakat dan kondisi kesiapan di lapangan.
Saat ini, program konnversi tersebut masih dalam tahap uji coba.
“Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi dari kompor epiji 3 kilogram menjadi kompor induksi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers virtual, Jumat (23/9/2022).
Baca juga:Pedagang Mulai Ancang-Ancang Naikkan Harga: Daripada Keteter
Airlangga memastikan, program konversi komporelpiji 3 kilogram tidak akan diberlakukan pada tahun ini, 2022. Di samping itu, pembahasan anggaran dengan DPR pun masih belum dibicarakan apalagi disetujui.
“Program kompor listrik ini masih merupakan uji coba sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan Solo,” imbuh Airlangga.
Airlangga menjelaskan pernyataan tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Pemerintah juga memantau masukan masyarakat dan kondisi kesiapan di lapangan.