Emil Salim: Kedaulatan Pangan Bergantung dari Tingkat Kesejahteraan Petani
Mahmuda attar hussein
Senin, 16 Agustus 2021 - 19:30 WIB
Ilustrasi petani Indonesia yang masih dalam kemiskinan. Foto: Langit7/Istock
Bangsa Indonesia, Selasa (17/08) memperingati hari jadi yang ke-76. Namun, kedaulatan pangan dinilai masih jauh dari harapan para petani. Hal ini dilihat dari kehidupan petani yang hingga saat ini masih jauh dari kesejahteraan.
Pakar Ekonomi, Emil Salim menegaskan, kunci kedaulatan pangan ialah tingkat kesejahteraan para petaninya. Jika dilihat dari cita-cita Bung Karno terkait Petani Marhaen, petani Indonesia masih tergolong tidak memiliki apa-apa dan miskin.
“Maka tujuan pembangunan negara kita dalam kemerdekaan adalah melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan warganya. Peranan koperasi dan lembaga lain adalah untuk mencapai ketiga poin itu, agar Petani Marhaen keluar dari perangkap kemiskinan, dan negara dapat memberi kesejahteraan, serta kecerdasan pada masyarakat,” ujarnya di Webinar Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Nilai Luhurm Kearifan Lokal, dan Budaya untuk Meraih Cita-cita Kemerdekaan, Senin (16/8).
Baca juga:Koperasi BUMR Dorong Penggunaan Kacang Koro Stop Impor Kedelai
Memperingati kemerdekaan RI ke-76, kedaulatan pangan dipengaruhi oleh lima faktor, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), presentase penduduk miskin per provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah koperasi aktif. Seluruh variabel ini, lanjut Emil, menjadi faktor penting yang saling berkaitan dalam menentukan kesejahteraan bangsa.
Adapun PDRB tertinggi di Indonesia, adalah Kalimantan Utara dibandingkan Jakarta Raya. Sementara NTP pada April 2021 sebesar 102,93 atau turun 0,35 persen.
“Inilah yang menjadi alasan penduduk miskin dipengaruhi oleh NTP dan terbukti bahwa penduduk miskin yang tertinggi adalah Papua dan yang terendah adalah penduduk Bali. Untuk IPM mencakup tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatannya. Tertinggi adalah Jakarta dan terendah ada di Papua. Untuk koperasi, terbesar ada di Jawa Timur dan terendah Kalimantan Utara,” jelasnya.
Pakar Ekonomi, Emil Salim menegaskan, kunci kedaulatan pangan ialah tingkat kesejahteraan para petaninya. Jika dilihat dari cita-cita Bung Karno terkait Petani Marhaen, petani Indonesia masih tergolong tidak memiliki apa-apa dan miskin.
“Maka tujuan pembangunan negara kita dalam kemerdekaan adalah melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan warganya. Peranan koperasi dan lembaga lain adalah untuk mencapai ketiga poin itu, agar Petani Marhaen keluar dari perangkap kemiskinan, dan negara dapat memberi kesejahteraan, serta kecerdasan pada masyarakat,” ujarnya di Webinar Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Nilai Luhurm Kearifan Lokal, dan Budaya untuk Meraih Cita-cita Kemerdekaan, Senin (16/8).
Baca juga:Koperasi BUMR Dorong Penggunaan Kacang Koro Stop Impor Kedelai
Memperingati kemerdekaan RI ke-76, kedaulatan pangan dipengaruhi oleh lima faktor, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), presentase penduduk miskin per provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah koperasi aktif. Seluruh variabel ini, lanjut Emil, menjadi faktor penting yang saling berkaitan dalam menentukan kesejahteraan bangsa.
Adapun PDRB tertinggi di Indonesia, adalah Kalimantan Utara dibandingkan Jakarta Raya. Sementara NTP pada April 2021 sebesar 102,93 atau turun 0,35 persen.
“Inilah yang menjadi alasan penduduk miskin dipengaruhi oleh NTP dan terbukti bahwa penduduk miskin yang tertinggi adalah Papua dan yang terendah adalah penduduk Bali. Untuk IPM mencakup tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatannya. Tertinggi adalah Jakarta dan terendah ada di Papua. Untuk koperasi, terbesar ada di Jawa Timur dan terendah Kalimantan Utara,” jelasnya.