Emil Salim: Kedaulatan Pangan Bergantung dari Tingkat Kesejahteraan Petani

LANGIT7.ID, Jakarta - Bangsa Indonesia, Selasa (17/08) memperingati hari jadi yang ke-76. Namun, kedaulatan pangan dinilai masih jauh dari harapan para petani. Hal ini dilihat dari kehidupan petani yang hingga saat ini masih jauh dari kesejahteraan.

Pakar Ekonomi, Emil Salim menegaskan, kunci kedaulatan pangan ialah tingkat kesejahteraan para petaninya. Jika dilihat dari cita-cita Bung Karno terkait Petani Marhaen, petani Indonesia masih tergolong tidak memiliki apa-apa dan miskin.

“Maka tujuan pembangunan negara kita dalam kemerdekaan adalah melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan warganya. Peranan koperasi dan lembaga lain adalah untuk mencapai ketiga poin itu, agar Petani Marhaen keluar dari perangkap kemiskinan, dan negara dapat memberi kesejahteraan, serta kecerdasan pada masyarakat,” ujarnya di Webinar Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Nilai Luhurm Kearifan Lokal, dan Budaya untuk Meraih Cita-cita Kemerdekaan, Senin (16/8).

Baca juga: Koperasi BUMR Dorong Penggunaan Kacang Koro Stop Impor Kedelai

Memperingati kemerdekaan RI ke-76, kedaulatan pangan dipengaruhi oleh lima faktor, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), presentase penduduk miskin per provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah koperasi aktif. Seluruh variabel ini, lanjut Emil, menjadi faktor penting yang saling berkaitan dalam menentukan kesejahteraan bangsa.

Adapun PDRB tertinggi di Indonesia, adalah Kalimantan Utara dibandingkan Jakarta Raya. Sementara NTP pada April 2021 sebesar 102,93 atau turun 0,35 persen.

“Inilah yang menjadi alasan penduduk miskin dipengaruhi oleh NTP dan terbukti bahwa penduduk miskin yang tertinggi adalah Papua dan yang terendah adalah penduduk Bali. Untuk IPM mencakup tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatannya. Tertinggi adalah Jakarta dan terendah ada di Papua. Untuk koperasi, terbesar ada di Jawa Timur dan terendah Kalimantan Utara,” jelasnya.

Demikian adalah fakta kaitannya dengan PDRB, NTP, penduduk miskin, dan IPM. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan NTP menjadi sangat sangat penting. Semakin tinggi pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan NTP, maka semakin naik kesejahteraan petani.

“Maka political build dari pemerintah itu menentukan kesejahteraan petani, dari 102,93 NTP, itu berarti 100 yang dikeluarkan, dan 102 yang ia terima oleh petani, marginalnya hanya dua. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan NTP rendah ini karena nilai tukar beras menentukan tingkat inflasi. Sebab, NTP berpengaruh kepada harga industri. Begitu harga beras melewati angka 102, langsung ada impor beras,” tegasnya.

Emil menuturkan, petani tidak menjadi fokus dari kebijakan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akibatnya pertanian menjadi tertinggal dan kemiskinan semakin meningkat.

Maka untuk mengatasi kesejahteraan bangsa dan meningkatkan kedaulatan pangan, perlu adanya peningkatan terhadap pendapatan petani. Menurutnya, kebijakan memelihara NTP rendah itu merupakan kekeliruan pemerintah, karena tidak mendorong kesejahteraan petani.

“Kita perlu meyakinkan pemerintah terkait kesejahteraan terbesar di rakyat kita dengan menaikkan NTP agar petani dapat hidup lebih sejahtera. Jadi garis kebijakan kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Fokus pada Pelaku UMKM Bidang Pertanian

Selain itu, Emil menuturkan perlunya peranan generasi milenial untuk terus mendukung sektor pertanian. Menurutnya, petani tidak memerlukan pendekatan birokratif, tetapi bagaimana menghadirkan penyuluh lapangan yang dapat terhubung kepada petani sebagai jembatan pemerintah untuk memperkenalkan teknologi, termasuk pemanfaatannya.

“Semua ini perlu hubungan antara petani dan pemerintah, maka perlu peranan dari Kemenkop UKM untuk mendobrak birokrasi yang beku, mengaktifkan penyuluh lapangan agar petani paham menggunakan teknologi. Petani kita memerlukan bimbingan dari pemerintah secara tatap muka bukan sekadar dari balik meja kantror. Demikian tujuan kita membangun kedautalan pangan kita harus dimulai dari menaikkan NTP, mengutamakan kepentingan petani, dan medekatkan petani dengan pemerintah,” tegasnya.