Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Fokus pada Pelaku UMKM Bidang Pertanian

LANGIT7.ID, Jakarta - Menghadapi permasalahan nasional dan global, khususnya dalam pandemi Covid-19, saat ini pemerintah terus berupaya dalam penanganan kondisi krisis pangan, ketahanan energi, dan sistem jaring pengaman nasional.

Ketiga isu ini telah menjadi isu penting di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah, yang salah satunya berfokus pada ketahanan pangan sebagai prioritas kebijakan nasional.

Berdasarkan data Food and Agricultur Organization dan World Food Program pada 2020, memprediksi bahwa dunia akan mengalami krisis pangan berupa peningkatan kelaparan global sebesar dua kali lipat atau dialami oleh 270 penduduk dunia. Angka tersebut naik 82 persen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: Presiden Jokowi: Digitalisasi UMKM di Lokapasar Terus Meningkat

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebutkan, indeks ketahanan pangan Indonesia ditentukan oleh tiga pilar pendukung, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan. Sehingga dibutuhkan strategi multidimensi untuk menegakkan ketahanan pangan di tanah air.

Selain itu, ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 7,07 persen yoy pada kuartal II tahun ini diikuti pula oleh pertumbuhan pada semua lapangan usaha, kecuali konstruksi dan pengadaan listrik dan gas.

Di mana lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93 persen dengan kontribusi terhadap ekonomi 14,27 persen atau senilai Rp596 triliun, menjadi tebesar kedua setelah indsutri pengolahan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 juga menunjukkan beberapa karakteristik sektor pangan Indonesia, di mana sebesar 51,2 persen pelaku UMKM berada di sektor pangan.

Sementara sektor pertanian dalam arti luas menyumbang 13,7 persen atau penyumbang terbesar ketiga Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Setidaknya 29,04 persen penduduk bekerja di sektor ini yang merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja.

“Sektor pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian menjadi andalan karena besarnya pemanfaatan lahan pertanian, yang digunakan sebagai lahan pertanian sawah sebesar 7,4 juta hektar dan pemanfaatan lahan pertanian bukan sawah sebesar 29,3 juta hektar,” ujarnya dalam Webinar Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Nilai Luhur Kearifan Lokal, dan Budaya untuk Meraih Cita-cita Kemerdekaan, Senin (16/8).

Data survey pertanian antar sensus 2018, mencatat dari total 33.487 juta petani, sebesar 85,10 persen atau 28.498 juta di antaranya berusia diatas 35 tahun. Sedangkan milenial hanya mengisi 14,89 persen atau sebanyak 4.989 juta orang.

Terlepas dari pertumbuhan dan signifikansi sektor pangan, ada beberapa tantangan yang dialami oleh sektor pertanian dalam skala usaha kecil dan per orangan. Di antaranya panjang dan rumitnya rantai nilai produksi, rendahnya akses pembiayaan mudah dan murah, rendahnya produktivitas tekonologi dan inovasi.

Untuk menanggulangi tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan memberikan penguatan terhadap kelembagaan usaha. Dalam hal ini, koperasi dipandang menjadi kelembagaan yang tepat karena berperan sebagai konsolidasi dan agregator produk pangan.

“Kemenkop UKM mendorong perwujudan korporatisasi pangan, yang menjadi bagian dari program pengembangan koperasi modern dan diharapkan koperasi dapat bertransformasi usahanya menjadi terhubung dengan obtaker, mengadopsi teknologi atau inovasi, mendapatkan akses pembiayaan, memberikan skala industri atau kapasitas poduksi besar, terbentuk sinergi antar pihak berbasis ekosistem, menciptakan profesionalisme tata kelola dan manajemen, serta memiliki nilai tambah yang tinggi berebasi anggota,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov Jateng-Shopee Dirikan Kampus UMKM untuk Tingkatkan Literasi Digital

Salah satu pengembangan komoditas yang sedang diupayakan pemerintah adalah kacang koro, sebagai alternatif impor kacang kedelai. Industri berbasis kacang kedelai Indonesia sangat bergantung pada impor, sehingga ketersediaan dan harga bahan baku kacang kedelai tidak bisa diprediksi.

Dalam hal ini, koperasi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Paramasera adalah sebagai salah satu inisiator kacang koro melalui komunitas petani yang tergabung dalam asosiasi koro pedang nasional. Keberhasilan pengembangan komoditas kacang koro perlu mendapat dukungan dari pihak terkait.

“Salah satu bentuk dukungan yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi dan petani ialah penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan murah oleh pemerintah. Untuk koperasi bisa mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM, dan petani dapat mengakses KUR untuk pembiayaan non bank. Sehingga terbentuk penguatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” imbuhnya.